SURABAYA (Suarapubliknews) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong Pemerintah Pusat memperkuat kemandirian industri pertahanan maritim nasional sekaligus membangun ekosistem industri kapal yang memberikan manfaat ekonomi secara lebih luas kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan LaNyalla saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PT PAL Indonesia di Surabaya dalam rangka reses, Selasa (28/7/2026).
Anggota Komite II DPD RI yang bermitra dengan kementerian dan lembaga terkait BUMN tersebut menilai PT PAL memiliki posisi strategis dalam menopang kedaulatan maritim Indonesia. Karena itu, penguatan industri galangan kapal nasional dinilai harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekosistem industri yang inklusif.
“PT PAL Indonesia adalah ujung tombak kedaulatan maritim kita. Tetapi, untuk menjadi Poros Maritim Dunia, kita tidak bisa lagi menggunakan paradigma pembangunan yang eksklusif. Kita harus beralih pada prinsip pembangunan inklusif, dengan memastikan keadilan ekonomi, di mana masyarakat ikut menikmati kue pembangunan industri ini,” ujar LaNyalla.
Ketua DPD RI ke-5 itu mengatakan, hasil kunjungannya akan menjadi bahan masukan kepada Presiden dan jajaran kementerian terkait. Setidaknya terdapat sejumlah hal yang menjadi sorotan.
Pertama, LaNyalla meminta Pemerintah konsisten menyerap produk dalam negeri. Menurut dia, pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh institusi negara, seperti TNI AL dan Bakamla, harus memprioritaskan kemampuan industri nasional, termasuk PT PAL Indonesia.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk dan komponen dari luar negeri.
Kedua, LaNyalla menawarkan gagasan integrasi rantai pasok industri maritim melalui model Public-Private-People Partnership (4P).
Menurut dia, kemitraan strategis tidak cukup hanya melibatkan pemerintah dan korporasi melalui skema Public-Private Partnership (PPP). Unsur masyarakat, termasuk pelaku UMKM komponen kapal dan tenaga kerja lokal, juga harus mendapatkan ruang dalam ekosistem industri tersebut.
“Melalui skema 4P, PT PAL sebagai BUMN, pemerintah, swasta, dan masyarakat—termasuk UMKM komponen kapal lokal di Jawa Timur dan tenaga kerja daerah—harus berkolaborasi. Ini adalah jalan keluar untuk menciptakan pembangunan maritim yang berbasis pada kemakmuran dan keadilan sosial, bukan sekadar profitabilitas semata,” tegasnya.
LaNyalla juga menyoroti pentingnya dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berkelanjutan bagi PT PAL. Dukungan tersebut, kata dia, diperlukan untuk modernisasi fasilitas produksi, terutama dalam menggarap proyek strategis seperti kapal selam dan frigat berteknologi tinggi.
Selain dukungan pembiayaan dan infrastruktur, LaNyalla menilai pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi yang masih menjadi hambatan bagi daya saing galangan kapal nasional.
Menurutnya, kebijakan terkait insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi industri komponen maritim dalam negeri perlu diperkuat. Dengan demikian, struktur biaya produksi industri galangan nasional dapat lebih kompetitif, termasuk ketika bersaing di pasar global.
“Kita juga harus melindungi sumber daya manusia kita. Sinergi R&D antara PT PAL dan perguruan tinggi harus didanai maksimal oleh negara untuk mencegah brain drain ahli-ahli perkapalan terbaik bangsa ke luar negeri,” pungkas LaNyalla.
Dalam kunjungan tersebut, LaNyalla didampingi Staf Ahli Anggota DPD RI Sefdin Syaifudin, Ketua Umum KADIN Jatim Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum KADIN Jatim M Rizal, serta Ketua Komite Tetap KADIN Jatim Santoso Tedjo.
Sementara itu, Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod didampingi Direktur Pemasaran Wiyono Komodjojo, Direktur Keuangan Pramusti Indrascahyo, serta Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT PAL Indonesia Briljan Gazalba. (q cox)
