Ratusan massa mengatasnamakan Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara (Panji Nusantara) Jatim melakukan aksi unjukrasa di lapangan Makodam V/Brawijaya, Jalan Raden Wijaya Surabaya, Jumat (17/10/2014) siang.
SURABAYA (SPNews) – Aksi massa menuntut Panglima TNI melakukan penundaan pelantikan pasangan Capres terpilih Jokowi yang diisukan melemparkan wacana Papua merdeka. “Kami minta Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko agar mengusulkan kepada Panglima TNI Moeldoko untuk menolak isu ‘Proposal Jokowi’. Isunya, Jokowi memperbolehkan Papua merdeka keluar dari NKRI,” kata koorlap aksi M Sahadi saat orasi.
Pihaknya juga meminta seluruh penegak hukum di negeri ini, seluruh pimpinan lembaga tinggi negara dan MPR RI untuk menunda sidang pelantikan atau mendengar sumpah jabatan presiden dan wapres terpilih, Jokowi-Jusuf Kalla.
“Alasan penundaan, karena masih ada dugaan kasus korupsi yang masih membelit Jokowi sebagai walikota Solo, salah satunya kasus BMPKS. Kemudian, kasus dugaan korupsi bus TransJakarta saat jadi Gubernur DKI Jakarta,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut dia, belum selesainya pertanggungjawaban Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta terhadap adanya laporan BPK RI yang melaporkan ketidakwajaran keuangan APBD DKI Jakarta yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 1,54 triliun.
“Juga ada sejumlah rekening bernilai miliaran atas nama Jokowi-JK di luar negeri, yang sengaja tidak dilaporkan kepada negara,” imbuhnya.
Kapendam V/Brawijaya Kolonel Arm Totok Sugiarto dan Asisten Intelijen Kasdam V/Brawijaya Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto menerima perwakilan massa aksi.
“Pada intinya, mereka tidak mendemo Makodam V/Brawijaya, mereka hanya menyampaikan aspirasi soal NKRI Harga Mati. Aksi mereka sudah izin ke Pangdam. Pangdam hari ini kebetulan ada kegiatan di Magelang,” tuturnya.
Setelah di Makodam V/Brawijaya, massa melakukan aksi lanjutan di gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya.(q cox, Why)
