SURABAYA (Suarapubliknews) – Ada catatan menarik di rapat koordinasi via tele konferensi DPRD Surabaya dengan Pemkot Surabaya dengan agenda mencari pola penanganan pandemi Covid-19 (preventif, kuratif dan rehabilitatif) pada tanggal 15 Mei 2020 lalu.
Pasalnya, pakar kesehatan yang dihadirkan dalam rakor tersebut sempat menyebut jika tes rapid yang digunakan saat ini untuk ‘anti bodi’ dan akurasinya tidak 100 persen. Oleh karenanya, sang pakar menyarankan agar menggunakan rapid tes untuk ‘anti gen’.
Keterangan ini disampaikan Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Surabaya yang mengatakan bahwa rapid tes tetap diperlukan untuk menuju tahapan lanjutan yakni PCR (swab tes).
“Kalau saran pakar kesehatan saat diskusi di dewan lalu yang lebih baik rapid yang anti gen yang akurasinya lebih tinggi. Karena alat rapid nya sudah ada. Dapat dari bantuan-bantuan. Ya dimanfaatkan saja,” ucap Reni kepada media ini. Rabu (27/05/2020)
Terkait program rapid tes masal yang digelar Pemkot Surabaya, Bacawali Surabaya 2020 asal PKS ini meminta agar skema lanjutannya perlu diperjelas ke warga termasuk tujuan dan manfaat rapid test apa perlu di jelaskan.
“Jika hasil rapid reaktif dan warga diminta isolasi mandiri. Pemkot perlu beri bantuan permakanan per harinya,” tandasnya.
Karena, kata Reni, info yang diterima ada warga yang rapid reaktif dan diminta isolasi hingga hari ini tetapi belum dapat bantuan permakanan dari Pemkot. Sementara yang bersangkutan bisa diminta isolasi mandiri.
“Kalau ODP saja dapat bantuan mestinya yang rapidnya reaktif juga diberi bantuan karena sama2 diminta isolasi mandiri. Rapid test yang dilakukan pemkot yang reaktif di kisaran 10%. Jadi kalau yang dirapid 21 ribuan, kemudian ada 2100 perkiraan yang reaktif. Terhadap 2100 orang ini harus diperhatikan agar isolasi mandiri dengan bantuan permakanan dari pemkot,” pungkasnya. (q cox)
