SURABAYA (Suarapubliknews) – Arif Fathoni, anggota Komisi A DPRD Surabaya bidang Hukum dan Pemerintahan, mengatakan bahwa ada 3 potensi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pilkada, jika ada bakal pasangan calon yang mendapatkan dukungan dari petahana.
“Berharap mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi menjadi kewajiban kita bersama untuk mengingatkan satu sama lain. Kita meminta komitmen penuh dari walikota Surabaya agar tiga potensi itu tidak terjadi,” kata Arif Fathoni. Kamis (10/09/2020)
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini, tiga potensi tersebut adalah potensi ketidaknetralan ASN, potensi peyalagunaan APBD untuk paslon tertentu dan Abuse of power (dorongan kekuasaan) baik oleh kepala daerah (Bupati/Wali Kota) hingga perangkat paling rendah.
“Kalau Bu Risma bersikap negarawan, insya allah tiga potensi ini tidak mungkin terjadi. Tapi kalau Bu Risma sikapnya layaknya politisi, maka tiga potensi itu mungkin saja terjadi,” ungkap Fathoni.
Dalam hal ini, Arif Fathoni yang juga Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya telah memanggil Kabag Pemerintahan Surabaya bertujuan meminta komitmen netralitas ASN.
Lebih jauh, Fathoni menyampaikan, potensi penyalagunaan APBD Surabaya disuarakan Partai Golkar sejak pengesahan APBD 2020.
“Jauh-jauh hari sebelum Pilkada berlangsung, kita minta komitmen kepada Bu Risma agar uang bersumber dari pajak dan retribusi warga. Kami tidak ikhlas kalau dipakai jembatan kepentingan kontestasi,” ujarnya.
Menurutnya, potensi penyalagunaan wewenang (Abuse of power) sudah jadi rahasia umum. Karena dalam setiap helatan kegiatan Pilkada yang melibatkan petahana, sehingga potensi arus mobilisasi berokrasi itu terbuka lebar.
“Mangkanya, kita minta komitmen walikota agar bersikap layaknya seorang negarawan menuju khusnul khotimah,” pungkasnya. (q cox)
