Politik

Dinilai Tak Layak, Komisi C DPRD Surabaya Segera Hearingkan Sarpras Gelora Bung Tomo

64
×

Dinilai Tak Layak, Komisi C DPRD Surabaya Segera Hearingkan Sarpras Gelora Bung Tomo

Sebarkan artikel ini

SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Sarana dan prasarana (Sarpras) pendukung keberadaan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya, karena yang tersedia dinilai masih belum layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan sepak bola dalam skala yang besar.

Saifudin Zuhri Ketua Komisi C DPRD Surabaya mengatakan bahwa akses jalan dan sarana parker menjadi persoalan yang krusial, karena berdampak kepada penonton dan masyarakat sekitar bahkan merambah sampai ke matinya aktifitas warga di wilayah Surabaya Barat, saat pertandingan sepak bola digelar.

Untuk itu, Cak Ipuk-sapaan akrab Saifudin Zuhri- memandang perlu segera melakukan rapat koordinasi dengan beberapa SKPD terkait di lingkungan Pemkot Surabaya termasuk Dispora yang selama ini diberikan wewenang untuk mengelola.

“Kami akan segera panggil SKPD terkait untuk membahas soal GBT, namun kapan nya masih kami carikan waktunya, karena minggu depan masih padat agenda,” ucapnya. Rabu (13/12/2017)

Menurut dia, rapat ini sangat penting karena berkaitan erat dengan keluhan sekaligus kepentingan masyarakat di wilayah Surabaya Barat yang selama ini terimbas langsung oleh kegiatan di GBT.

“Intinya, dibutuhkan solusi cepat dalam jangka pendek sembari menunggu realisasi pembangunan JLLB yang menurut saya masih menjadi wacana belaka,” tandasnya.

Cak Ipuk menyampaikan bahwa sebenarnya alokasi anggaran untuk wilayah di sekitar GBT sudah masuk dalam rapat pembahasan APBD TA 2018 kemarin, namun akhirnya dicoret saat masuk ditahapan rapat Banmus dan Banggar.

“Andai saja alokasi anggaran untuk wilayah itu (GBT-red) di pembahasan APBD 2018 kemarin tidak dicoret, kemungkinan sudah bisa membebaskan lahan untuk akses jalan alternatif atau park n ride,” terangnya.

Namun politisi PDIP ini berjanji akan berupaya sekuat tenaga melalui Komisi C agar anggaran untuk pembebasan lahan di sekitar GBT yang peruntukannya untuk sarana dan prasarana tambahannya bisa masuk dalam PAK

“Kami akan berusaha untuk memasukkan anggaran pembebasan di lokasi sekitar GBT di PAK,” pungkasnya. (q cox)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *