SURABAYA (Suarapubliknews) – Jelang Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, Gubernur Khofifah beserta seluruh jajaran Forkopimda Jatim yakni Wakil Ketua DPRD Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kajati Jatim, Wakil Gubernur Jatim, Ketua KPU Jatim dan Ketua Bawaslu Jatim bersama seluruh Bupati/Walikota bersama Forkopimda dan Ketua KPU di 19 kab/kota yang melaksanakan Pilkada di Jatim terus melakukan pemantapan sinergi dan koordinasi.
Khofifah mengatakan, sinergitas dan koordinasi ini terus dilakukan sebagai bentuk komitmen seluruh elemen di Jatim agar penyelenggaraan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember mendatang berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta mencegah terjadinya kluster baru Covid-19.
“Momentum ini sekaligus membuktikan konsistensi kita, bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember nanti, kami bersama Forkopimda dan seluruh elemen terkait lainnya terus mengupayakan secara maksimal untuk mencegah terjadinya kluster baru Covid-19 di perhelatan Pilkada,” katanya.
Menurutnya, Pemprov dan Forkopimda Jatim bersama penyelenggara Pilkada yakni KPU Jatim secara intens dan masif terus mensosialisasikan penerapan standar protokol kesehatan disetiap tahapan lanjutan pilkada serentak, baik peneyelenggara maupun peserta. “Aparat keamanan yakni TNI-Polri terus berupaya secara maksimal agar situasi keamanan tetap kondusif untuk mendukung gelaran Pilkada Serentak mendatang,” lanjut Khofifah.
Kapolda Jatim Irjen Pol. Dr. Nico Afinta S.I.K, SH, MH mengatakan, indikator keberhasilan ideal Pilkada serentak Tahun 2020 ini adalah tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, setiap tahapan pilkada berjalan lancar, angka pelanggaran/sengketa rendah, situasi pasca pilkada aman, damai, sejuk, serta tidak adanya lonjakan penyebaran Covid-19.
Untuk itu Kapolda Jatim menekankan beberapa hal kepada anggota Polri, yakni melaksanakan patroli sinergitas TNI-Polri-Pemda selama masa tenang, mambantu Satpol PP dalam tugasnya menurunkan Alat Peraga Kampanye, meningkatkan pelaksanaan patroli cyber dalam mencegah hoax, black campaign, hate speech dll.
Kemudian mengawal dan mengamankan proses dialstribusi logistik Pilkada, mengantisipasi money politik, serta memperkuat anggota Polri yang bertugas dalam pengamanan Pilkada dengan Alat Pelindung Diri (APD).
“Sekali lagi kami juga menekankan agar segenap anggota Polri menjunjung tinggi netralitas dan integritas Polri. Seperti pesan Bapak Kapolri bahwa Polri bertugas untuk mengamankan penyelenggaraan Pilkada sesua tugas polokmua dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya, serta sikap Polri sendiri adalah netral,” pungkasnya. (q cox, tama dinie)
