SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Provinsi Jawa Timur siap melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Yang mana, hal tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
Hal ini diungkap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Provinsi Jawa Timur di Gedung BPSDM Prov. Jatim, Selasa (11/4).
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, menyambut baik langkah yang diambil oleh KemenPANRB terkait RB tematik ini dan siap untuk melaksanakannya,” ujarnya.
Dirinya mengatakan, sejatinya RB bukanlah sesuatu yang baru. Pasalnya, saat ini pun, Pemprov Jatim juga sedang menjalankan amanah RB dengan beberapa tahapan. “Kami melalui lima Bakorwil telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tahapan-tahapannya antara lain dengan penyusunan pohon kinerja dan rencana aksi. Kami juga telah memiliki tim RB yang berfungi dengan baik,” jelasnya.
Tak hanya itu, Jatim juga sedang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 888 Tahun 2022 di mana Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi Pilot Project Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan pada 2022.
Dari pelaksanaan RB tersebut, menurut data BPS, Pemprov Jatim mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 336,22 ribu jiwa pada periode Maret 2021 sampai dengan September 2022. Angka tersebut merupakan penurunan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Selain itu, berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2023, disparitas kemiskinan desa-kota semakin menyempit. Yang awalnya 7,59 pada 2019, jadi 6,12 pada 2022. Sedangkan presentase kemiskinan perdesaan Jawa Timur selama 2019-2022 turun sebesar 0,53 %,” ungkapnya.
Selain dalam hal pengentasan kemiskinan, Jawa Timur juva menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir pada realisasi investasi. Disebutkan, terjadi peningkatan siginifikan pada tahun 2022 yang meningkat 38,8% dibanding 2021.
Lebih jauh, realisasi penanaman modal asing meningkat sebesar 66,7%. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri meningkat 24,5%. Sedangkan, berdasarkan Penatausahaan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), realisasi investasi Jawa Timur tahun 2022 tercatat sebesar Rp 110,3 triliun.
“Hal ini tak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan. Aantara lain, kemitraan antar dunia usaha, penyusunan Investment Project Ready To Offer atau ITPRO, promosi investasi terintegrasi, kemudahan perizinan berusaha, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi permasalahan serta Investment Award,” terangnya.
Lebih jauh, mantan Staf Ahli Kemensos RI itu mengatakan bahwa fokus lain yang sedang dibangun adalah digitalisasi pemerintahan. Yakni perbaikan sistem internal pemerintahan yang sekaligus memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui Sistem Cerdas Berbasis Satu Data di Jawa Timur.
“Untuk ini kami di Pemprov Jatim meraih Digital Government Award 2023 kategori Penerapan SPBE Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang diserahkan langsung oleh Bapak Menteri PANRB. Diraihnya penghargaan ini karena Jawa Timur dinilai menjadi Provinsi Terbaik Dalam penerapan SPBE, sehingga sukses menerapkan pemerintahan digital secara terintegrasi,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa RB tematik ini dilakukan agar capaian birokrasi dapat berdampak dan terukur.
Ia juga mengatakan, Jawa Timur menjadi satu dari beberapa provinsi yang diberikan pendampingan langsung. Sebab, nilai rata-rata RB Jawa Timur relatif baik dibanding kabupaten/kota di provinsi lain.
“Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di tempat ini, nanti akan bisa mendorong kinerja yang berdampak. Hal itu termasuk penanganan kemiskinan, mendorong investasi, digitalisasi pemerintahan, belanja produk dalam negeri, dan penanganan inflasi,” ucapnya.
Azwar kemudian juga memuji capaian Jawa Timur secara nasional. Mengingat, penanganan kemiskinan dan investasinya termasuk yang terbaik di Indonesia. “Jadi jangan sampai investasi naik, tapi kemiskinan tetap tinggi. Jangan juga kemiskinan turun, tapi investasi masih rendah. Kalau pelayanan birokrasinya bagus, investasi pasti akan tumbuh, begitu juga terkait dengan penanganan kemiskinan,” imbuhnya. (q cok, tama dini)
