SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih menunggu keputusan dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal pemakaman terduga teroris yang ditolak warga. Penolakan itu diwujudkan dengan berbagai cara, mulai memasang spanduk-spanduk kecaman hingga penutupan liang lahat jenazah.
Kamis sore, 17 Mei 2018, warga menutup 7 liang lahat jenazah teroris yang hendak dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jarak, Jalan Putat Jaya, Surabaya. Penolakan itu dikarenakan warga mengecam keras aksi tindakan bom bunuh diri. Selain itu, tidak ada satu pun keluarga atau kerabat yang datang saat jenazah hendak dimakamkan.
Mendengar hal itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengambil langkah konkret dengan melakukan koordinasi dan komunikasi MUI. Ia mengaku mengirim surat kepada MUI meminta solusi atau pun fatwa soal penolakan pemakana itu.
“Saya sudah berkirim surat kepada MUI. Kita tunggu hasil Fatwa MUI seperti apa, sehingga nantinya mudah untuk menjelaskan kepada warga,” kata Wali Kota Risma di Gedung Convention hall Arief Rahman Hakim, Jum’at (18/5/2018).
Menurut Wali Kota Risma, langkah ini merupakan alternatif satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebab, dirinya pun tidak berani mengambil keputusan saat memperoleh informasi tersebut.
“Saya tidak berani mengambil keputusan karena takut menimbulkan gesekan yang semakin besar dengan masyarakat. Masalah satu belum selesai terus ada gesekan dengan warga. Jangan sampai itu terjadi dan Itu berat bagi saya,” ungkapnya.
Sampai saat ini, Wali Kota Risma masih menunggu hasil fatwa MUI yang akan dikeluarkan. “Ya kita menunggu fatwanya seperti apa karena ada beberapa warga yang menolak aksi bom bunuh diri ini,” ujar wali kota perempuan pertama di Surabaya itu.
Ketika ditanya apakah ada alternatif lain yang disiapkan Pemkot sebagai pengganti TPU Putat Jaya yang ditolak warga, Wali Kota Risma menjawab dengan nada bercanda. “Ada di langit,” celetuknya. Sumber Humas pemkot Surabaya. (q cox)
