SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyambut baik diselenggarakannya Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Nasional 2024 di Hotel Vasa Surabaya Senin (26/2).
Ditegaskannya, Rakortekrenbang tahun 2024 ini adalah forum strategis yang akan menentukan proses perencanaan pembangunan ke depan. Khususnya dalam penyelarasan antara perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu juga penyelarasan dan sinkronisasi APBD dan APBN.
Dalam hal ini, Pj. Gubernur Adhy menekankan bahwa mekanisme bottom-up harus diterapkan, yaitu melalui penjaringan usulan kebutuhan dari bawah ke atas yang membutuhkan pembiayaan dari APBN.
“Ini adalah agenda yang sangat penting dalam siklus pembangunan nasional. Ini menunjukkan bagaimana semua dimulai dari bawah dalam penciptaan kebijakan dan pembangunan. Oleh karena itu harus ada sinergi dan keselarasan. Pemprov harus benar-benar mempersiapkan skala prioritas dan penyelarasan antara program yang diusulkan dengan kebijakan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Lebih lanjut terkait hal itu, Pj. Gubernur Adhy menyoroti tahun 2025 sebagai tahun pertama berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Ia mencontohkan, sebagai imbas penerapan UU tersebut, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 diperkirakan akan mengalami penurunan potensi Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp 4 triliun. Yang mana kebijakan ini akan berpengaruh pada dukungan provinsi kepada Kabupaten Kota.
Besar harapannya supaya Rakortekrenbangnas ini dapat menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pikiran dan merumuskan program-program yang dapat menjaga keseimbangan neraca keuangan daerah setelah berlakunya UU tersebut.
“Ini berpengaruh pada dukungan provinsi pada kabupaten kota yang kemungkinan akan jadi minus. Mudah-mudahan kesempatan di Rakortekbangnas ini bisa menjadi momen untuk bertukar pikiran bagaimana usulan-usulan prioritas yang berpotensi bisa diberikan peluang pasca penerapan UU. Tentu teman-teman di tiap provinsi akan merasakan hal yang sama dengan kami di Pemprov Jatim,” ujarnya.
Ia menyampaikan dukungannya kepada jajaran OPD di Pemprov Jatim dan juga Pemprov lainnya untuk melakukan efisiensi anggaran dan mencari sumber pemasukan anggaran lain sebagaimana arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia juga menggarisbawahi pesan Sekjen Mendagri Suhajar Diantoro untuk terus membangun sektor kesehatan, layanan publik, pendidikan, hingga investasi sebagai upaya optimalisasi APBD.
“Memang tidak mudah, tetapi kita harus terus melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran. Kemendagri juga mengimbau kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencari sumber pemasukan baru. Seperti juga memberikan Tax Holiday, lalu kita sebagai upaya mengoptimalkan juga harus membangun sektor-sektor kesehatan, pelayanan publik, pendidikan, juga investasi supaya semuanya bisa menciptakan multiplier effect,” tegasnya.
Di kesempatan ini, Adhy turut melaporkan bahwa Pesta Demokrasi di Jatim berlangsung dengan lancar. Ia menyampaikan selama proses pemilu, terdapat 75 orang petugas yang meninggal dunia di Jawa Timur. Jumlah ini terdiri dari, unsur KPU 60 orang, unsur Bawaslu 9 orang, unsur petugas keamanan 1 orang, saksi 2 orang, petugas pemantau pelaksana pemilu 1 orang, dan warga 2 orang.
Pada Rakortekrenbang ini juga diserahkan santunan BPJS sejumlah Rp 42 Juta kepada masing-masing 10 orang petugas Bawaslu, KPU, dan pekerja rentan oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyono didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan Pj. Gubernur Adhy.
Selain itu juga diserahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar masing-masing Rp. 10.000.000 kepada 75 petugas Pemilu yang meninggal dunia di Jatim dengan total bantuan sebesar Rp. 750 juta. Bantuan ini diserahkan secara simbolis kepada 4 orang ahli waris petugas Pemilu.
“Pesta demokrasi kemarin berlangsung lancar dan aman. Meskipun begitu kami melaporkan juga terdapat 75 petugas dari berbagai unsur yang gugur. masing-masing menerima santunan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan kepada keluarga. Selain itu, dalam rangka meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, kami dari Pemprov Jatim juga memberikan santunan kematian masing-masing sebesar 10 juta rupiah, sehingga totalnya mencapai Rp 750 juta,” lanjutnya.
Pj. Gubernur Adhy pun menyampaikan harapan besarnya agar perencanaan APBD dan APBN dapat selaras sehingga mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045. “Rencana APBD kepada rencana APBN hendaknya sinkron sehingga pembangunan daerah juga menunjang Indonesia emas 2045. Di akhir saya ingin menyampaikan terima kasih telah menetapkan Jatim sebagai tuan rumah Rakortekrenbang Nasional yang dihadiri 38 provinsi dan 5.000 peserta, ini pastinya menciptakan gerak ekonomi bagi Jawa Timur,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI Suhajar Diantoro mengatakan kepala daerah harus memiliki konsep, kekuatan dan pengikut dalam menyusun rencana kerja yang akan dimulai 2025 mendatang. Dengan begitu, pembangunan daerah akan berjalan dan berkelanjutan. “Hal ini merupakan komitmen kuat menyelaraskan pembangunan nasional dan daerah guna mencapai visi Indonesia emas sebagai negara maju di tahun 2045,” tuturnya.
Selain itu, bersinergi untuk dapat memperkuat PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah tapi tetap dengan prinsip utama jangan memberatkan masyarakat. “Caranya, membuka peluang usaha yang luas seperti penguatan UMKM, memperkuat misi pelayanan publik diikuti pelayanan berbasis elektronik. Dengan diikuti pemerintah yang ramah investasi, dan mensejahterakan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat luas dan pelayanan publik mewujudkan keadilan,” pungkasnya. (q cox, tama dini)
