SURABAYA (Suarapubliknews) – Imam Syafii anggota Komisi A DPRD asal Partai Nasdem menilai bahwa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di pasca lebaran mulai melakukan kegiatan yang patut diduga untuk kepentingan elektabilitasnya di Pilwali mendatang.
Menurut dia, hal ini menjadi wajar karena hal yang sama juga dilakukan oleh seluruh kepala daerah yang kembali maju ke kontestasi Pilkada. Namun, akan menjadi tidak wajar jika ada indikasi menggunakan kekuasaannya untuk meraih kemenangan di Pilkada.
“Hanya saja saya mengingatkan, jangan sampai kepentingan Pilkada menggunakan insfrastruktur Birokrasi yang ada di Pemkot. Dan juga jangan menggunakan anggaran-anggaran APBD,” ucap Imam Syafii dengan ekspresi penuh curiga. Rabu (17/04/2024) kemarin.
Kecurigaan Imam berdasarkan informasi yang diterima dari Masyarakat tentang “pamer” prestasi yang dilakukan Eri Cahyadi. Misalnya, melalui iklan, mengundang tokok masyarakat, dan pemasangan benner hampir di seluruh Kota Surabaya.
“Saya mendapat laporan dan juga saya melihat langsung, ada benner-benner, dan di media ada iklan keberhasilan Pak Walikota, itu wajar saja. Semua kepala daerah melakukannya diekspolorasi kepada masyarakat supaya memilih dia,” ujarnya.
Sebenarnya, ungkap Imam, kepala Daerah manapun tak perlu bersusah payah untuk memamerkan prestasinya. Sebab Kepala Daerah yang kerjanya bagus, kebijakannya bisa dirasakan masyarakat.
“Saya pikir kalau kerja walikota bagus, saya yakin warga Surabaya akan memilih lagi Pak Eri. Tapi kembali saya ingatkan jangan mengalahgunakan kekuasaan terus kemudian menggunakan mesin-mesin biroktasi untuk pemenangan dirinya,” ulasnya.
Terbaru, ujarnya, Walikota Surabaya mengundang guru SD dan SMP, yang kemudian disusul dengan mengundang Kader Surabaya Hebat. Menariknya tutur Imam, Walikota diduga menggunakan kekuasaannya dengan mengunakan kepala dinas untuk menjemput 1000 KSH/kepala Dinas.
“Apalagi saya mendengar akan ada halal bi halal mengundang KSH. KSH kan jumlahnya banyak, sekitar 16 ribu, dan dibebankan kepada dinas-dinas untuk menjemput mereka (KSH). Kabarnya 1 dinas menjemput 1000 KSH,” jelasnya.
Untuk menjemput KSH, tambahnya, ada sejumlah pejabat di Pemkot yang harus menyewa Bus. Imam khawatir anggaran yang digunakan menggunakan APBD.
“Dan, bahkan ada dinas yang harus sewa bus, kan kasihan, anggarannya dari mana, nanti anggarannya dicarikan, jangan sampai melanggar hukum. Intinya sepanjang tidak menyalahgunakan kekuasaan, sah-sah saja,” pungkasnya. (q cox)
