SURABAYA (Suarapubliknews) – Munculnya kembali aksi tawuran oleh sekelompok remaja di Kota Surabaya menjadi perhatian semua pihak, termasuk Arif Fathoni Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, yang sebelumnya pernah mengingatkan pihak terkait.
“kalau panjenengan ingat, dulu saat ada silaturahmi dengan Kapolres KP3, kami (DPRD Surabaya red) sudah sampaikan terkait seringnya terjadi tawuran di daerah Kenjeran dan sekitarnya itu,” ungkap Arif Fathoni sapaan akrab Toni. Selasa (05/04/2022) kemarin.
Menurut Thoni-sapaan akrab Arif Fathoni, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan bersama sama antara Satpol-PP bersama 3 pilar untuk mengantisipasi kejadian tawuran.
Pertama, Satpol PP bersama 3 pilar (TNI, Kepolisian dan jajaran samping lainnya) mengintensifkan kembali patroli ke tempat tempat yang sangat rawan gangguan trantibbum yang cukup tinggi.
“Kedua, aksi tawuran rata rata berusia masih anak anak muda dibawah 19 tahun. Artinya mereka masih berstatus sebagai pelajar SMP maupun SMA,” katanya.
Tentunya, kata Thoni, pemerintah kota sudah mempunyai data tempat yang berpotensi kerawanan sosial di daerah daerah tertentu namun tidak terjadi di seluruh kota surabaya
“Maka Satpol PP bersama 3 pilar dan Dinas Pendidikan juga Asisten bagian pemerintah kota untuk melakukan penyisiran terhadap wilayah yang sering terjadinya tawuran itu kira-kira ada persoalan apa,” tuturnya
Ketiga, aksi tawuran yang berstatus pelajar SMA itu memang kewenangannya di pemerintah provinsi. “Tetapi lurah dan camat yang terkait untuk bisa memberikan pendampingan dan pembinaaan, agar pelajar (SMA red) itu tidak ikut-ikutan aksi tawuran,” katanya.
Meski demikian, kata Thoni, memang di usia (SMA) itu rentan untuk mencari jati diri yang pada akhirnya salah pergaulan. “akhirnya ya mau tidak mau ya seperti itu salah jalur,” katanya
Kata Thoni, mereka masih mencari proses jati diri yang luar biasa maka hal itu tidak bisa hanya asal mengecam. Tetapi, bagaimana Dinas Pendidikan dan bagian pemerintah kota Surabaya juga ikut aktif menggerakkan lurah dan camat untuk melakukan pemetaan dan pendampingan.
“Kira-kira apa yang menjadi problem mereka (Anak-anak red), agar anak-anak seusia itu yang sedang mencari proses jati diri bisa dicerahkan dan sadar kembali, agar mereka anak anak itu tidak ikut-ikutan temannya yang mungkin tidak sedang menempuh jenjang pendidikannya. Biasanya dalam sekelompok itu pasti ada 1 atau 2 (Anak red) yang putus sekolah,” katanya.
Namun menurut Thoni, putus sekolah bukan karena faktor kemiskinan, tetapi karena kemauannya atau kebandelan yang bersangkutan. Maka, lurah dan camat mendeteksi melakukan pendampingan sehingga anak anak yang masih ikut-ikutan bisa disadarkan.
“Apalagi ini momen bulan puasa suci ramadhan, bulan menahan amarah,” tuturnya.
Untuk itu, Thoni meminta agar seluruh instrumen Pemkot juga harus terlibat bergerak jangan hanya mengandalkan Satpol PP. “Saya pikir seluruh instrumen Pemkot juga harus ikut bergerak antisipasi (Tawuran red) itu,” tuturnya
Thoni kembali mendorong lurah, camat, dan Dinas Pendidikan juga bergerak aktif. “Mudah mudahan dikemudian hari tidak ada kenakalan remaja lagi yang menjerumus ke aksi-aksi anarkis yang merugikan kepentingan umum maupun fasilitas umum,” katanya.
Terkait tindakan tegas terhadap pelaku aksi tawuran, menurut praktisi hukum ini, hukum tetap harus dijalankan jika menyangkut korban. “Saya pikir kalau sudah menyangkut korban ya hukum tetap harus dijalankan,” tegasnya
Karena, proses hukum kekerasan yang dilakukan oleh orang terhadap orang dimuka umum tidak bisa dilakukan secara restorative justice. “Ya di hukum saja (Pelaku red) agar ada efek jerah tidak terulang lagi dikemudian hari,” pungkasnya. (q cox, Irw)
