BATULICIN (Suarapubliknews) – Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020.
Rakornas Pengawasan Interen Pemerintah tahun 2020 dibuka oleh Presiden Jokowi melalui video conference yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/06/2020).
Sekitar pukul 10.30 WITA, Presiden Jokowi terlihat mengenakan kemeja putih lengan panjang. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Nampak hadir dalam acara tersebut Wapres Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menaker Ida Fauziah, Mentan Sahrul Yasir Limpo, dan sederet menteri kabinet Indonesia Maju.
Berhadir pula, Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua KPK Firli Bahuri, Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh serta seluruh kepala daerah.
Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor juga turut menyaksikan pelaksanaan Rakornas tersebut melalui live streaming di Posko Induk Gugus Tugas Covid-19.
Yusuf Ateh memberikan laporan pembukaan tersebut. Rakornas ini mengambil tema kolaborasi dan sinergi aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksaan eksternal dan aparat penegak hukum dalam rangka pengawasan percepatan penambangan Covid-19.
Selain itu, disampaikan juga terkiat program pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah.
“Penyelenggaraan Rakornas ini bertujuan untuk membangun persepsi yang sama di antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah khususnya terkait pelaksanaan Percepatan penanganan Covid-19 dam ekonomi nasional,” kata Yusuf.
Usai menyampaikan laporannya, acara Rakornas dibuka langsung oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo.
Dalam ajang tahunan nasional itu, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik, khusus nya dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Saat ini dunia menghadapi kondisi yang luar biasa sulit karena pandemi Covid-19, sebanyak 215 negara mengalami darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari wabah tersebut” kata Jokowi.
“Untuk itu, kita harus memastikan sektor informal, sektor UMKM mampu bertahan dan para pelaku usaha harus tetap bergerak sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bisa dihindari, untuk itu kita pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat serta akuntabel agar pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa segera terwujud,” tegas Jokowi. (q cox, Imran)
