Dengan Massa Lebih Banyak, Warga di Mojokerto Kembali Tuntut Transparansi Dana Desa

MOJOKERTO (Suarapubliknews) – Tuntutan transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) kembali digelar warga Cendoro dengan massa yang lebih besar. Setidaknya ada seratus orang terlibat dalam aksi yang dilakukan Selasa (19/11) pagi.

Sebelum menduduki Balai Desa Cendoro, mereka sempat melakukan long march, berjalan dari depan SDN Cendoro menuju lokasi demo. Di depan Balai Desa, ratusan massa itu sempat berorasi dengan membentangkan spanduk bertuliskan ‘Mari Kita Ciptakan Desa Cendoro Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme’. Ada juga spanduk dengan kalimat “Hentikan Pembodohan Terhadap Masyarakat Cendoro. Wujudkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa”.

Sementara itu, dengan aksi massa yang lebih besar, Polres Kota Mojokerto juga menurunkan puluhan personel untuk mengamankannya. Termasuk dengan menerjunkan barisan Polisi Wanita (Polwan).

Koordinator Aksi sekaligus Kuasa Hukum warga, Hadi Purwanto menyebut, aksi kali ini merupakan lanjutan dari tuntutan yang menurutnya belum clear, Kamis (14/11/2019) lalu.

“Biar ga jadi fitnah terkait pengaduan masyarakat ini, sifatnya kita kan untuk mengembangkan, biar masyarakat juga ikut berperan dalam penyelenggaraan desa. Makanya mereka datang secara bersama-sama,” ujar Hadi Purwanto.

Meski menolak dikatakan menghakimi Pemerintah Desa terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa, Namun Hadi menilai ada banyak keganjilan yang dilakukan Pemdes mengenai APBDes Desa Cendoro.

“Kita hanya meminta kejelasan informasi apa yang sudah di lakukan Pemerintah Desa terkait Dana Desa pada tahun 2018 dengan anggaran Rp 1,2 miliar dan 2019 Rp 1,7 miliar. Sudah digunakan apa saja?” tegasnya.

Setidaknya ada 11 poin yang dianggap tidak wajar oleh pria yang juga menjadi Ketua Umum LBH Baracuda tersebut. Diantaranya Peningkatan Jalan Pemukiman Dusun Sidomengku dengan anggaran Rp 472.587.900, Peningkatan Jalan Pemukiman Dusun Cendoro sebesar Rp 148.933.200, Pembangunan Jalan Pemukiman Rabat Beton Cendoro sebesar Rp 300.000.0000, hingga Pemeliharaan sarana dan prasara TK Rp 30.709.900. Semuanya anggaran tahun 2019.

“Termasuk juga pembiayaan anggaran yang ditalangi oleh salah satu pihak. Padahal dananya belum cair. Ini kan aneh.” imbuhnya.

Namun massa yang didominasi para pemuda dan ibu-ibu kembali menemui kekecewaan lantaran pihak Pemerintah Desa tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Mereka menilai apa yang dipaparkan oleh pihak yang bersangkutan, diwakili Sekretaris Desa tidak rasional.

Menyikapi hal ini, Hadi Purwantu bertekad akan membawa massa lebih banyak lagi dengan melibatkan ormas-ormas. “Harapan kami aksi ini bisa sampai pada Istana, sehingga diketahui Pak Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian,” pungkasnya. (q cox, Wid)

Reply