JAKARTA (Suarapubliknews) – Akhirnya para pakar konsevasi senior dan pemerhati satwa mengaku lega setelah berhasil menemui Wiratno Dirjen KSDAE di kawasan gedung Kementrian Kehutanan RI, dan mendapatkan jawaban terbaik.
Betapa tidak, hasil pertemuan para praktisi konservasi ini ternyata telah menghasilkan kesepakatan yang dianggap menggembirakan, karena misi dan visi penyelamatan satwa menjadi pertimbangan utama.
Kabar ini disampaikan Komjen Pol (Purn) Oegroseno, yang mengatakan bahwa Dirjen KSDAE meminta agar kasus yang menyangkut terdakwa Lau Djin Ai alias Kristin dipisahkan menjadi dua persoalan yang berbeda.
“Kita pisahkan antara persoalan hukum Ibu Kristin dan satwanya. Persoalan hukum biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun soal satwa, rencananya akan dilakukan gelar perkara oleh pusat (Kementrian), yang tentu melibatkan berbagai unsur terkait,” ucap Wakapolri periode 2013-2014 ini. Rabu (10/04/2019)
Menurut Pak Oegro-sapaan akrab Komjen Pol (Purn) Oegroseno, gelar perkara ini adalah upaya KSDAE untuk mengembalikan posisi dan kondisi satwa dalam posisi awal.
“Upaya ini untuk mengembalikan satwa burung milik Ibu Kristin dalam posisi seperti semula (sesuai di TKP). Jadi semua burung harus dalam kondisi komplit. Yang telah dititipkan harus ditarik kembali,” terangnya.
Alasannya, kata Pak Oegro, prosedur penanganan kasus hukum untuk manusia, barang dan satwa memang berbeda. Utamanya untuk satwa, tentu diperlukan pelakuan khusus.
Hal senada juga disampaikan Widodo S. Rahmono, Mantan Direktur Konservasi Keragaman Hayati (KKH), yang mengatakan bahwa sikap dan kebijakan yang akan diambil oleh Dirjen KSDAE Wiratno merupakan jalan tengah yang terbaik.
“Ada petunjuk dari pak Dirjen sebagai upaya jalan yang terbaik, yakni akan dilakukan gelar perkara,” jawab Direktur Eksekutif Yayasan Badak Indonesia (YBI) ini, saat ditanya media ini apa hasil pertemuannya. (q cox)
