DPRD Surabaya Minta Pemkot Evaluasi Pelaksanaan Dana Kelurahan, Ini Alasannya!

SURABAYA (Suarapubliknews) – Di jelang musyawarah pembangunan kelurahan (Musbangkel) pada akhir tahun 2022, Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Surabaya, Jawa Timur, mendorong adanya evaluasi pelaksanaan dana kelurahan.

“Khususnya terkait item pemberdayaan warga seperti program-program paket pelatihan yang seharusnya bisa mengentaskan pengangguran,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya, Fatkhur Rochman, di Surabaya, Minggu (9/10/2022)

Menurut Politisi PKS ini, banyak usulan pelatihan dan pengadaan barang terkait pemberdayaan masyarakat tertolak karena tidak ada suport aplikasi atau usulan sesuai list yang diberikan oleh Pemkot Surabaya. “Jadi warga hanya bisa usul sesuai daftar yang ada,” ujar dia.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mendorong agar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya memberikan dukungan terkait aplikasi yang bisa menampung usulan pembangunan yang kemungkinan bisa ditindaklanjuti pemkot.

“Jadi harus ada update aplikasi terkait pilihan usulan yang memungkinkan munculnya paket pelatihan sekaligus barang dalam satu paket,” kata dia.

Ia mengatakan, tidak hanya pelatihan tapi juga ada jenis barang sebagai dukungan pelatihan agar bisa menjadi solusi utuh dan bisa mengentaskan pengangguran pascaprogram dilaksanakan.

Menurut dia, secara regulasi Permendagri 130/2018 yang mengatur dana kelurahan hal itu memungkinkan. Mestinya, lanjut dia, usulan-usulan tidak melulu fisik tapi juga pemberdayaan ekonomi.

“Bisa jadi perlu bimbingan teknis ke RW terkait dana kelurahan sebelum Musbangkel agar persepsinya benar perihal dana kelurahan,” kata dia.

Ia mencontohkan pelatihan pembuatan kue kering yang didukung alat masaknya, pelatihan cuci motor yang didukung alat-alatnya, di antaranya kompressor air, pompa air, spons, lap kanebo, dan lainnya. Begitu juga pelatihan menjahit yang didukung dengan alat jahitnya.

Camat Tambaksari Surabaya, Laksita Rini Sevriani, sebelumnya mengatakan, untuk setiap kelurahan anggarannya beda beda, kurang lebih sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per kelurahan. Sedangkan untuk pekerjaannya itu ada fisik dan nonfisik.

“Kalau nonfisik itu ada kursi lipat, bak sampah, tabulampot, kemudian komputer. Itu semua melalui lelang, sistem lelangnya konsolidasi, kami tidak lelang sendiri,” kata dia. (Q cox)

Reply