SURABAYA (Suarapubliknews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong setiap rumah sakit segera mengaplikasikan layanan berbasis digital yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam menerapkan layanan berbasis digital harus selaras dengan 6 pilar transformasi pada sektor kesehatan yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan.
Salah satu cara untuk mengamalkan pilar pertama yakni transformasi layanan primer adalah dengan mendigitalisasi medical records. Ia mengatakan, untuk mencapai hal ini dapat dimulai dari membiasakan diri dengan hal-hal kecil.
“Saya ingin mengingatkan bahwa semua proses kebijakan di daerah harus terkoneksi dengan nasional. Nah dari Kemenkes sudah ada 6 pilar transformasi kesehatan yang bisa kita breakdown karena digitalisasi memang sudah harus diadaptasi oleh kita semua,” ungkapnya saat membuka Seminar Perumahsakitan Ke-16 Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Wilayah Jatim dan Hospital Expo XVI, Rabu (8/6).
Terkait medical records tersebut, sangat penting bagi semua pasien saat berobat. Jika rekam medis sudah terdigitalisasi, maka kemudahan akan dirasakan oleh pasien dalam menjalani perawatan kapanpun dan dimanapun.
“Saya saat meninjau rumah sakit, saya biasanya minta untuk bed RS jangan lagi ada gantungan yang dipakai untuk catatan kesehatan. Mulai harus langsung di-entry secara digital. Hal sederhana tapi tidak sederhana implementasinya karena tidak semua RS terbackup oleh teknis medical records yang komprehensif,” terangnya.
Pilar selanjutnya adalah transformasi layanan rujukan dan sistem ketahanan kesehatan. Setelahnya, barulah transformasi pada SDM di lingkungan kesehatan. Fondasi ini, dapat dilakukan dengan mempromosikan edukasi kesehatan melalui platform digital. Di samping itu, diperlukan juga penguatan pada kampanye dan gerakan medis.
“Selain itu, kita perlu penguatan kader. Nah Persi sebagai frontliners harus ada pendampingan yang lebih mendetail. Sebab, betapa konektivitas antara kita ini sangat penting untuk mewujudkan transformasi di sektor kesehatan ini,” lanjutnya.
Untuk pilar transformasi pada sistem pembiayaan kesehatan dan teknologi kesehatan disebut berkaitan erat dengan pilar sebelumnya. Jika medical records sudah komprehensif, akan lebih memudahkan medical finance termasuk dalam hal reimbursement BPJS.
“Jadi medical records yang sudah terdigitalisasi ini akhirnya akan berimbas pada catatan reimburse ke BPJS dan seterusnya. Di samping itu, kita juga harus ada peningkatan koordinasi antara penyelenggara jaminan baik itu dari JKN ataupun asuransi kesehatan swasta,” imbuhnya.
Gubernur Khofifah juga menyempatkan diri mengunjungi pameran alat kesehatan yang diikuti oleh 76 perusahaan nasional. Menurutnya adanya produk dalam negeri yang dipamerkan menjadi bagian penting untuk bisa mengukur sejauh mana arahan Presiden RI Joko Widodo sudah bisa breakdown dalam teknologi kesehatan, terutama dengan berbagai alat kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan di rumah sakit.
“Maka dari itu, setiap saat yang saya tanyakan antara lain adalah berapa persen local content yang digunakan? Ada yang masih 100% impor tapi manufacturingnya akan dilakukan di Indonesia sembari kemudian memberikan penguatan pada local content,” tuturnya.
Ia juga mendiskusikan bagaimana melakukan pengembangan dari berbagai transformasi pelayanan kesehatan. “Di sini mereka bisa mengeksplor sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang penting adalah bahwa ada komitmen untuk memberikan penguatan local content dari seluruh alkes yang sedang ditunjukkan hari ini,” pesannya. (Q cox, tama dinie)
