Jatim RayaPemerintahan

Gubernur Khofifah Koordinasikan Lahan Relokasi Warga dan Siapkan Anggaran BTT Untuk Pembangunan Rumah

14
×

Gubernur Khofifah Koordinasikan Lahan Relokasi Warga dan Siapkan Anggaran BTT Untuk Pembangunan Rumah

Sebarkan artikel ini

KAB. PACITAN (Suarapubliknews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus berupaya melakukan percepatan untuk kesiapan relokasi bagi warga terdampak bencana tanah bergerak. Setelah melskukan asesment di Trenggalek dan siap relokasi, juga ke Blitar, kemarin  di Kabupaten Pacitan.

Bencana ini secara komulatif Trenggalek, Blitar dan Pacitan mengakibatkan ratusan  rumah warga retak pada lantai hingga struktur bangunannya, sekaligus juga mengakibatkan jalan retak sampai dengan ambles.

Usai melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Alun-alun Caruban Kab. Madiun, Gubernur Khofifah bergegas ke Pacitan  meninjau  lokasi rencana lahan relokasi bagi warga terdampak bencana tanah gerak, di Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro Kab. Pacitan, Jumat (28/10).

Gubernur Khofifah mengungkapkan, Pemprov Jatim akan mengalokasikan anggaran dana BTT sebesar Rp 50 juta untuk tiap satu unit rumah. Dimana, anggaran serupa juga telah dialokasikan Pemprov Jatim untuk kesiapan relokasi warga terdampak bencana di Kabupaten Trenggalek dan Blitar.

“Jikalau masyarakatnya memang berkenan, nanti anggaran untuk membangun 1 unit rumah menggunakan anggaran BTT Pemprov sebesar Rp. 50 juta, itu bantuan dari Pemprov. Jika mungkin Pemkab atau masyarakat memberi kelengkapan maka akan sangat baik,” ungkapnya.

Bersama Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Gubernur Khofifah meninjau langsung area lahan seluas 3,6 hektar tersebut yang merupakan aset milik Pemkab Pacitan, yang rencananya akan digunakan untuk relokasi.

Pemprov bersama Pemkab Pacitan berupaya menyiapkan langkah terbaik bagi warga terdampak. Yakni dengan melakukan relokasi warga. Namun, langkah tersebut bisa berjalan lancar jika masyarakat setuju untuk dilakukan relokasi.

“Kami Pemkab dan Pemprov bersama-sama, salah satu solusi untuk bisa memberikan hunian yang aman yaitu lewat  hunian tetap (huntap), ini asal masyarakatnya setuju. Lahannya ada dan bisa disiapkan untuk bangunan  huntap,” lanjutnya.

Selain itu, Gubernur Khofifah kembali mengingatkan masyarkat untuk kembali meningkatkan kewaspadaan untuk mengurangi resiko bencana. Apalagi, belakangan cuaca ekstrim menyebabkan bencana hidrometeorologi, angin puting beliung yang mengakibatkan beberapa daerah di wilayah selatan pulau Jawa mengalami bencana seperti banjir, tanah gerak dan tanah longsor. “Kalau potensi di wilayah pansela, mulai Jawa barat, kemudian Jawa tengah ke Jawa timur. Jadi memang cuaca esktrim ini tidak hanya terjadi di Jawa Timur,” katanya.

Untuk itu, Gubernur Khofifah menegaskan salah satu opsi yang bisa dilakukan agar masyarakat lebih aman dan terhindar dari kejadian yang sama adalah dengan merelokasi warga yang terdampak jika mereka bersedia. Ia meminta semua pihak untuk melakukan upaya mitigasi dan mengaktifkan kembali satgas penanggulangan bencana di tiap Kabupaten Kota, kecamatan bahkan desa dan kelurahan.

“Masing-masing harus melakukan mitigasi secara lebih komprehensif jadi mitigasi semua masyarakatnya, komunitasnya, kemudian kami dari Pemprov dan Pemkab juga bersama-sama,” pungkasnya.

Seusai meninjau lokasi relokasi, Gubernur Khofifah bersama Bupati Pacitan dan jajarannya juga mengunjungi salah satu rumah korban yang retak akibat tanah gerak sekaligus membagikan sembako kepada warga di Desa Ketanggung Kec. Sudimoro Kab. Pacitan.

Sementara itu, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengatakan sampai detik ini pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan evaluasi terkait jumlah rumah warga yang layak untuk direlokasi. Dari data yang masuk yang layak untuk relokasi terdapat 36 Kepala Keluarga (KK) sampai saat ini.

Dimana, jumlah ini merupakan akumulasi dampak bencana dari 3 desa di Kecamatan Sudimoro yaitu Desa Sukorejo, Ketanggung, dan Karangmulyo. Ia menambahkan, bahwa data itu belum final sehingga bisa berubah tergantung apakah warganya setuju direlokasi di tempat yang telah ditentukan.

“Jadi dari data yang masuk yang layak untuk relokasi itu ada 36 KK sampai saat ini. Itu bisa saja berkembang bisa berkurang tergantung masyarakatnya berkenan atau tidak untuk direlokasi di tempat ini,” ungkapnya. (Q cox, tama dini)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *