Hingga Saat Ini Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Masih Diterima 12,28 Persen

SURABAYA (Suarapubliknews) – Hingga saat ini realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2020 secara total mencapai 35 persen. Pendapatan itu terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan pusat, serta Lain-lain Pendapatan yang sah seperti Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari Pemerintah Provinsi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, Yusron Sumartono mengatakan, tahun 2020 masing-masing target penerimaan secara total untuk pendapatan sejumlah Rp 9,83 triliun. Untuk PAD ditargetkan Rp 5,584 triliun.

Sedangkan dana perimbangan dari pusat ditargetkan Rp 2,266 triliun. Kemudian untuk lain-lain pendapatan yang sah yang terbesar dari bagi hasil pajak pemerintah provinsi ditargetkan Rp 950 miliar.

“Hingga hari ini realisasi untuk PAD itu sebesar 30 persen atau Rp 1,7 triliun. Kemudian dari dana perimbangan itu tercapai Rp 844 miliar atau 37,25 persen. Lalu dari bagi hasil pajak provinsi baru tercapai Rp 116 miliar atau 12,28 persen,” kata Yusron di ruang kerjanya, Senin (15/06/2020).

Nah, untuk meningkatkan atau merealisasikan target PAD di tahun 2020, Yusron memastikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya terkait dengan penagihan kepada Wajib Pajak (WP). Termasuk ke beberapa sektor pajak seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang porsinya paling besar di antara jenis pajak yang dikelola Pemkot Surabaya.

“Upaya kami PBB di awal tahun sudah kami sampaikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutangnya) tinggal kewajiban pembayaran. Untuk PBB kami upayakan setiap hari petugas BPKPD mendatangi rumah-rumah untuk melakukan imbauan pembayaran PBB,” ujarnya.

Bagi warga yang merasa kesulitan dalam hal ekonomi karena dampak Covid-19, BPKPD telah memberikan fasilitas relaksasi bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara mengangsur. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan-perusahan yang mengalami kendala dalam pembayaran karena dampak Covid-19.

“Kami juga menyampaikan imbauan pembayaran PBB kepada perusahaan-perusahaan itu juga kami beri fasilitas pembayaran secara mengangsur apabila mereka belum bisa membayar secara tunai atau lunas langsung,” terangnya.

Sementara untuk BPHTB, pihaknya memastikan juga terus mengimbau kepada pengembang perumahan serta notaris agar segera melakukan pembayaran BPHTB apabila sudah terjadi transaksi. “Kami melakukan upaya penagihan-penagihan karena memang menjadi kewajibannya untuk membayar pajak,” kata Yusron.

Dalam kondisi pandemi saat ini, penerimaan dari pajak tersebut juga dimanfaatkan Pemkot Surabaya dalam menangani dan menanggulangi dampak Covid-19. Salah satunya memberikan bantuan sosial berupa permakanan bagi warga terdampak hingga menyiapkan fasilitas hotel untuk kebutuhan isolasi.

Di sisi lain, Yusron menyatakan, Pemkot Surabaya juga harus melakukan kewajiban-kewajiban rutin belanja wajib yang tidak bisa dihindari. Seperti pembayaran PJU untuk penerangan jalan umum, hingga perbaikan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, penerimaan pajak ini sangat penting bagi Pemkot Surabaya untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut.

“Inilah kenapa kami selalu berupaya untuk mengimbau bagi warga Kota Surabaya untuk membantu Pemkot Surabaya dalam hal pemenuhan kewajiban bagi para wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak,” imbuhnya.

Di samping itu, kata Yusron, untuk meningkatkan realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah, ia mengaku telah berkirim surat ke pemerintah provinsi agar segera merealisasikan bagi hasil pajak yang memang menjadi hak masing-masing kota atau kabupaten di Jawa Timur. Sampai dengan saat ini, bagi hasil dari pemerintah provinsi yang diterima Kota Surabaya Rp 116 miliar atau 12,28 persen.

“Padahal ini sudah mendekati semester I selesai. Kalau tahun lalu, pada semester I bisa mencapai 45 persen. Kalau di posisi sekarang ini harapan kita ya bisa sekitar 40 persen,” terang Yusron.

Yusron mengungkapkan, pendapatan pajak dari beberapa sumber itu sebenarnya pengalokasiannya sudah diperuntukkan. Misalnya, Dana Alokasi Umum (DAK) lebih condong untuk pemenuhan belanja wajib pegawai dan sebagainya.

Kemudian, dana bagi hasil pemerintah provinsi seperti berasal dari pajak kendaraan bermotor itu juga dialokasikan untuk perbaikan-perbaikan infrastruktur jalan.

“Sehingga kami selalu berharap kepada pemerintah provinsi agar merealisasikan bagi hasil pajak provinsi itu tepat waktu karena memang kami butuhkan setiap saat,” pungkasnya. (q cox)

Reply