DENPASAR (Suarapubliknews) ~ Percepatan transisi menuju energi bersih dinilai tidak lagi cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih besar dalam pengembangan energi surya guna memperkuat kemandirian energi sekaligus mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon di Indonesia.
Pesan tersebut menjadi fokus utama pada pembukaan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang berlangsung di Bali pada 14–16 Juli 2026. Untuk pertama kalinya sejak digelar pada 2022, forum tahunan tersebut diselenggarakan di luar Jakarta sebagai upaya memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam percepatan transisi energi.
ISS 2026 menghadirkan Gubernur Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), tiga provinsi yang telah menetapkan target net-zero emission (NZE) lebih cepat dibanding target nasional. Bali menargetkan NZE pada 2045, sedangkan NTB dan NTT menargetkan pencapaiannya pada 2050.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah provinsi tengah meningkatkan kapasitas kelistrikan daerah hingga 2030 dengan mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), baik PLTS atap maupun PLTS terapung.
Salah satu program strategis yang disiapkan adalah menjadikan Pulau Nusa Penida sebagai kawasan percontohan Green Island dengan target menggunakan 100 persen energi terbarukan pada 2030, sekaligus mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dan membangun kawasan rendah emisi karbon.
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menjelaskan setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga strategi pengembangan energi surya harus disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
Menurutnya, Bali berpotensi menjadi destinasi pariwisata rendah karbon berbasis energi surya. Sementara NTB memiliki peluang mengembangkan ekosistem energi surya dan penyimpanan energi untuk mendukung industri hijau, sedangkan NTT dengan potensi sekitar 369 gigawatt-peak (GWp) dapat berkembang menjadi salah satu pusat energi terbarukan nasional. Daerah lain seperti Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua juga dinilai memiliki potensi besar mengembangkan ekonomi berbasis energi bersih.
Fabby menegaskan pemerintah daerah perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, perizinan, identifikasi lokasi, hingga pengembangan proyek agar pembangunan PLTS berjalan sesuai kebutuhan dan potensi daerah.
Dalam forum tersebut, IESR juga meluncurkan kajian Peta Jalan Pengembangan Industri Rantai Pasok Fotovoltaik Surya Domestik di Indonesia. Kajian tersebut menyebut Indonesia memiliki peluang besar membangun industri panel surya terintegrasi, namun membutuhkan pasar domestik yang lebih kuat, regulasi yang konsisten, peningkatan kapasitas industri, penguatan sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan yang berkelanjutan.
IESR juga menilai kepastian kebijakan, termasuk aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan percepatan proses perizinan, menjadi faktor penting untuk menarik investasi dan mempercepat pembangunan PLTS nasional.
Dalam peta jalan tersebut, pengembangan industri surya dirancang bertahap. Hingga 2030 fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi modul dan sel surya serta percepatan investasi manufaktur.
Memasuki 2040, Indonesia diharapkan mulai memproduksi wafer dan polysilicon, sedangkan pada 2060 pengembangan diarahkan pada teknologi surya generasi baru, penguatan riset nasional, serta sistem daur ulang modul surya.
Pada kesempatan yang sama, IESR juga menyerahkan Solar Awards 2026 kepada berbagai pihak yang dinilai konsisten mendorong pemanfaatan energi surya. Penghargaan kategori pemerintah daerah diberikan kepada Provinsi Jawa Barat, kategori perguruan tinggi kepada Universitas Gadjah Mada (UGM), sementara Danone Indonesia menerima penghargaan kategori industri atas komitmennya melakukan dekarbonisasi operasional melalui pemanfaatan PLTS. (feb, tama dini)
