SURABAYA (Suarapubliknews) –Dalam proses pengusulan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) kepada pemerintah pusat agar tidak mengambil biaya dari pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menyarankan Keluarga penerima manfaat (KPM) sementara melakukan rawat inap dan obat jalan gratis di puskesmas.
Beberapa waktu lalu yakni pada awal tahun 2022, pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah melimpahkan biaya program JKN – KIS kepada pemerintah kabupaten Lamongan.
Namun, agar tidak mengganggu Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Lamongan, Dinas Sosial mengajukan data KPM JKN- KIS kepada pemerintah pusat.
“PAD Lamongan aman tidak akan terganggu karena sudah diusulkan kepusat jadi nanti yang membiayai semua itu pemerintah pusat bukan pemerintah kabupaten Lamongan,” kata Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Lamongan Sudarmaji, Kamis (20/01/2022)
Dalam tahap pengusulan hingga mencapai terealisasi dan bisa dimanfaatkan kembali oleh KPM – KIS tentu hal itu membutuhkan waktu dan proses tidak sebentar. Sehingga, itupun bisa mengakibatkan terganggunya pengobatan di Lamongan.
“Sementara, selama KIS belum bisa digunakan warga Lamongan bisa melakukan rawat inap dan obat jalan gratis di puskesmas,” Katanya.
Selain itu Sudarmaji menuturkan, bahwa pihak puskesmas tidak akan mempersulit warga Lamongan untuk mendapatkan bantuan pengobatan gratis entah rawat inap maupun obat jalan.
“Yang penting punya KTP Lamongan, gratis di Puskesmas, jika nanti ada Puskesmas yang mempersulit warga Lamongan untuk mendapatkan pengobatan gratis, nanti mereka sendiri yang akan mendapatkan masalah, ” tuturnya. (q cox, Adie)
Foto: Ilustrasi
