PemerintahanPeristiwa

Meski Alami Perlambatan, Bank Indonesia Sebut Tahun ini Pertumbuhan Ekonomi Jatim Tetap Baik

39
×

Meski Alami Perlambatan, Bank Indonesia Sebut Tahun ini Pertumbuhan Ekonomi Jatim Tetap Baik

Sebarkan artikel ini

SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Tahun 2023 menjadi tahun krusial bagi ekonomi Jawa Timur. Ekonomi global berpotensi lebih rendah, inflasi tetap menjadi perhatian, hilirisasi menjadi kunci akselerasi, dan investasi menjadi faktor pendorong. Namun demikian 2023 pertumbuhan ekonomi Jatim akan tetap baik. Inklusi keuangan terutama pada sektor UMKM yang cukup tinggi di Jatim.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Budi Hanoto saat Jatim Talk Read to East Java Economic  Forum 2023 (EJAVEC) yang mengambil tema “Akselerasi Kinerja Ekonomi Jawa Timur di Tengah Peningkatan Ketidakpastian Ekonomi Global” yang digelar di Westin Hotel Surabaya, Selasa (14/02.

Ekonomi Jatim triwulan IV 2022 tumbuh positif, keseluruhan tahun 2022 terakselerasi dibandingkan tahun 2021 dan menuju kondisi pra-pandemi. Melalui agenda ‘Jatim Talk Triwulan I 2023’, Kantor perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jawa Timur melaporkan kondisi perekonomian Jawa Timur Triwulan akhir 2022.

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan III 2022 melanjutkan pertumbuhan positif kendati mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Bank Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan informasi stakeholders eksternal maupun internal yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi makro daerah, keuangan pemerintah, inflasi daerah, stabilitas keuangan dan pengembangan akses UMKM.

Selain itu, juga menyampaikan tentang penyelenggaraan sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi Jawa Timur ke depan.

“Perekonomian Jawa Timur pada triwulan III 2022 melanjutkan pertumbuhan positif kendati mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,76% (yoy), ” ungkapnya.

Perlambatan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2022, ungkap Budi terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya pertumbuhan investasi akibat peningkatan ketidakpastian global yang berdampak pada tertahannya keputusan investor untuk melakukan investasi pada periode laporan. “Perilaku wait and see oleh pelaku usaha juga berdampak pada tertahannya kinerja LU utama di Jawa Timur, yaitu LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi pada triwulan III 2022,” terangnya.

Perlambatan kinerja ekonomi Jawa Timur yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga (RT), konsumsi pemerintah, ekspor LN, dan perdagangan antar daerah sejalan dengan semakin terkendalinya kasus Covid-19 yang mendorong semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif.

Kemudian sejalan dengan perbaikan permintaan domestik Jawa Timur, dari sisi penawaran, perlambatan kinerja ekonomi Jawa Timur yang lebih dalam terutama tertahan oleh perbaikan kinerja LU Perdagangan, LU Akomodasi Makan Minum, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Pertanian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Timur pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 6,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2022 yang tercatat 4,92% (yoy).

Peningkatan inflasi disebabkan oleh tingginya tekanan sisi penawaran sejalan dengan tren peningkatan harga minyak global yang berdampak pada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi di tingkat domestik. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi IHK tahunan Jawa Timur yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya terutama bersumber dari kelompok Transportasi.

Inflasi IHK Jawa Timur pada triwulan IV 2022 diprakirakan lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022, sejalan dengan penurunan tekanan inflasi pada kelompok Transportasi dan terjaganya stok pangan. Meskipun demikian, tekanan inflasi berpotensi berada di atas sasaran inflasi 3,0±1% (yoy) untuk keseluruhan tahun 2022.

“Dalam penyusunan laporan ini, Bank Indonesia banyak memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti BPS, perbankan dan instansi di lingkungan pemerintah daerah, BUMN maupun swasta, serta pihak-pihak lainnya,” terangnya. (q cok, tama dini)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *