Jatim RayaPolitik

Nilai Datanya Tak Valid, DPRD Sidoarjo Menyoal Bantuan Sembako Pemkab

23
×

Nilai Datanya Tak Valid, DPRD Sidoarjo Menyoal Bantuan Sembako Pemkab

Sebarkan artikel ini

SIDOARJO (Suarapubliknews) – Hari pertama diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Wilayah Kabupaten Sidoarjo diwarnai kekecewaan sebagian masyarakat kalangan bawah. Pasalnya, pembagian bantuan sosial berupa sembako sebagai upaya sikap kepedulian pemerintah kepada masyarakat tersampak pandemi virus corona (covid-19) dirasa oleh sebagian masyarakat kurang maksimal dan merata.

Tak sedikit keluhan itu yang muncul dari masyarakat yang disampaikan melalui jejaring sosial, salah satunya FB, bahwa penyaluran bantuan sosial dari Pemda Sidoarjo melalui Dinas Sosial berdasarkan Statistik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinilai kurang valid.

Akibatnya, masyarakat yang semestinya tidak berhak justru mendapat Sembilan bahan pokok (sembako) program penanganan covid-19.

Hal ini membuat Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Mimik Idayana angkat bicara, menurutnya banyaknya warga di beberapa Desa di wilayah kabupaten Sidoarjo melaporkan keluarga yang mampu secara ekonomi justru memperoleh bantuan pangan tersebut. Anggota komisi D dari fraksi Gerindra itu juga mengatakan, dari beberapa keluhan masyarakat yang diterimanya banyaknya warga kategori miskin malah tak masuk daftar.

“Pandemi corona tak hanya mengubah tabiat penduduk akibat pembatasan sosial dan jaga jarak, tapi juga sekaligus mengungkap borok birokrasi dalam mengumpulkan, menglolah dan memanfaatkan data sebagai basis kebijakan publik,” kata Mimik Selasa (28/04/2020).

Sementara terpisah, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Misbahul Munir mengatakan, bahwa basis data yang ada saat ini terdapat sekitar 135.000 keluarga, data tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang didalamnya terbagi menjadi beberapa kreteria penerima masing-masing program.

“Di dalamnya ada sekitar 35.000 keluarga PM (Penerima Manfaat), ada yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dari data 135.000 keluarga itu juga ada 73.000 keluarga penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP), yang diterima setiap bulan,” terang Misbah kepada wartawan. (q cox, drie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *