SURABAYA (Suarapubliknews) – Pesta demokrasi di Surabaya pada 9 Desember mendatang kian menghangat. Kontestasi antar dua pasangan calon telah diramaikan oleh hasil survei publik sejumlah lembaga survei, baik di tingkat lokal Surabaya maupun nasional.
Salah satu hasil pendapat warga yang terangkum dalam survei adalah preferensi latar belakang profesi para calon pemimpin Kota Surabaya mendatang, sebagaimana hasil survei dari Populi Center dan Pusat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (PusdeHAM) pada akhir Oktober lalu.
Pandangan ini disampaikan DR.Sukardi,SH,MH, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, yang mengatakan bahwa hasil survei Populi Center menunjukkan adanya keterbelahan preferensi politik warga Surabaya terhadap para calon menjadi tiga profesi, yaitu birokrat, akademisi dan politisi.
Terkait preferensi politik dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Surabaya, pemerhati kebijakan publik ini menyebutkan bahwa hal itu menunjukkan tingkat rasionalitas dan kecerdasan publik Surabaya.
“Masyarakat Surabaya berpikir cerdas dan rasional, pilihan mereka akan sesuai dengan kepentingan mereka ke depannya. Mereka akan melihat apakah kepentingan mereka terpenuhi melalui sistem manajemen pemerintahan yang sudah terbentuk dan aturan yang sudah ada,” papar Sukardi, saat dikonfirmasi Rabu (4/11/2020).
“Contoh kecil saja dari era Walikota Bambang DH yang concern di pendidikan, dipertahankan dan ditingkatkan plus pembangunan taman-taman oleh Bu Risma. Nah warga melihat siapa yang bisa melanjutkan sistem dan aturan itu ke depannya yang akan jadi acuan ideologi atau mindset politiknya,” tutur pemerhati kebijakan publik ini.
Masuknya kriteria latar belakang politisi dalam tiga besar kriteria yang diinginkan warga Surabaya, Sukardi melihat bahwa hal itu terkait relasi yang baik antara eksekutif (birokrat) dan legislatif (politisi), yang tak dapat dipungkiri sangat berpengaruh pada jalannya pembangunan Kota Surabaya di masa depan.
“Apakah dukungan politik akan efektif dalam pelaksanaan pembangunan, itu sudah pasti. Eksekutif yang pintar berhubungan dan bermitra dengan legislatif (DPRD Kota Surabaya) pasti akan lebih baik dalam kelanjutan pembangunan, karena hal itu terkait dengan persetujuan anggaran dan pengawasan pembangunan. Keunggulan paslon nomer satu saat ini bisa jadi dilihat publik dari siapa patronnya (Bu Risma), bagian dari eksekutif dan calon wakilnya adalah politisi di parlemen Kota Surabaya, ” jelasnya.
Sedangkan terkait paslon nomor 2, Sukardi melihat top of mind yang dilihat publik Surabaya adalah ketegasan, merujuk pada latar belakang Machfud Arifin sebagai mantan Kapolda Jawa Timur. Hal itu wajar mengingat masyarakat selalu mendambakan jaminan kepastian hukum dan keamanan dalam kehidupan sehari-harinya.
“Bisa jadi yang pertama muncul di benak warga Surabaya ketika menyebut nama Pak Machfud adalah tegas, karena beliau mantan polisi. Kaitannya pasti dengan stabilitas sosial politik dan keamanan. Meskipun selama ini isu-isu soal konflik sosial, ancaman terorisme, intoleransi, hingga angka kejahatan atau kriminalitas di Surabaya tidak terlalu signifikan, namun masih tetap masuk ke preferensi publik ketika memilih pemimpinya,” pungkas Sukardi.
Diketahui bahwa hasil survei Populi Center menunjukkan adanya keterbelahan preferensi politik warga Surabaya terhadap para calon menjadi tiga profesi, yaitu birokrat, akademisi dan politisi.
Statistik yang tercatat dari jajak pendapat terhadap 800 warga Surabaya ini, memperlihatkan adanya 21,2 persen warga Kota Pahlawan menginginkan pemimpinnya dari kalangan birokrat. Sementara dari kalangan akademisi diinginkan 13,2 persen responden dan 12,8 persen lainnya menghendaki walikota dan wakil walikota dari unsur politisi.
“Dari gambaran survei, memang pasangan birokrat dan politisi memiliki sebuah nilai persentase yang cukup kuat. Masyarakat menghendaki (wali kota Surabaya) yang memiliki latar belakang profesi dan visi misi,” kata Peneliti Populi Center Jefri Adriansyah di Surabaya, Jumat (30/10/2020) lalu.
Hal senada terlihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga PusdeHAM pada 1.000 responden di Surabaya pada awal Oktober. Menurut peneliti PusdeHAM, Andik, keunggulan keterpilihan paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi- Armudji yang mencapai 6,5 persen, dibanding lawannya pasangan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno, karena faktor figur mentor atau patron dan profesi masing-masing serta mesin politik di belakangnya.
“Ada tiga faktor utama yang mendulang keunggulan paslon Eri-Armudji. Yakni karena faktor Bu Risma, lalu sosok Eri Cahyadi dan Armudji sendiri, dan mesin PDI Perjuangan yang sangat solid,” ujar Andik, pada rilis survei di Surabaya pada Minggu (25/20/2020) lalu. (q cox)
