SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Japan Initiative segera melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya mengenai program bantuan sosial permakanan bagi lansia, paca, dan yatim piatu melalui program review. Yakni, melibatkan masyarakat untuk mengulas bantuan sosial dalam bentuk pemberian makanan siap saji kepada penyandang kesejahteraan sosial.
Apalagi, Pemkot Surabaya terus berupaya dalam memperjuangkan hak-hak warganya demi kesejahteraan bersama. Mulai dari memberikan pelayanan terbaik, melanjutkan program permakanan, berobat gratis, sekolah gratis dan sebagainya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati mengatakan maksud pelaksanaan kegiatan oleh Japan Initiative bersama Yayasan Tifa adalah untuk membantu Pemkot Surabaya dalam melakukan evaluasi terhadap program permakanan yang selama ini telah dilakukan. Dimana kegiatan ini akan berlangsung pada 23 September 2023 mendatang.
“Sehingga ke depan pemerintah sudah memiliki gambaran sebelum melakukan perencanaan program di tahun-tahun yang akan datang. Dengan tujuan mengetahui besarnya pengaruh program tersebut terhadap masyarakat, serta kualitas gizi dalam makanan, dan ketepatan sasaran yang diberikan,” kata Febri sapaan lekatnya, Sabtu (16/9/2023).
Febri mengaku, Japan Initiative mengapresiasi Pemkot Surabaya dalam pelaksanaan program permakanan bagi lansia, paca, dan yatim piatu. Program itu dianggap sangat baik karena memberikan yang terbaik bagi warga. Nantinya, pada pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pembahasan secara mendalam bersama dengan warga di Kecamatan Sawahan, Lakarsantri, Gunung anyar, Pabean Cantian, dan Jambangan. Yakni kecamatan terpilih sebagai pilot project dalam uji coba program review di Kota Surabaya.
“Pembahasan akan melibatkan akademisi, serta administrator dari Bappeda Gresik dan Bappeda Sidoarjo. Selanjutnya, berdasarkan hasil voting yang dihasilkan nanti akan menjadi suatu masukan khusus kepada pemerintah yang berkaitan dengan program permakanan,” jelas dia.
Selain itu, dalam pelaksanaan program review turut melibatkan Bappeda Kota Surabaya, perwakilan Bappeda Gresik dan Sidoarjo sebagai evaluator dalam kegiatan, akademisi, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya. Serta, Kecamatan Sawahan, Lakarsantri, Gunung anyar, Pabean Cantian, dan Jambangan.
“Hasil evaluasi nanti akan berupa voting dari warga berkaitan dengan intervensi program permakanan. Tindak lanjut hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan bagi Pemkot Surabaya untuk dijadikan bahan dalam perencanaan ke depan,” pungkasnya. (q cok)
