SIDOARJO (Suarapubliknews) – Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo terus memaksimalkan pelayanan. Guna mengurangi antrean pengurusan dan keterlambatan cetak KTP-el, pihaknya akan lakukan pengadaan blangko KTP-el secara mandiri dengan menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Dijelaskan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Sidoarjo Reddy Kusuma, bahwa selain meminta tambahan kuota jumlah blangko dari Mendagri, dirinya berharap persoalan waktu pencetakan KTP-e (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) bagi warga Sidoarjo bisa teratasi dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tahun 2019 yang baru.
“Keterlambatan blangko KTP-el selama ini itu karena pengadaan blangkonya tersentral langsung dari Mendagri. Dan jumlahnya terbatas,” papar Plt Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo kepada Suarapubliknews.net, Selasa (21/01/2020).
Reddy mengatakan, dengan mengacu kepada regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang baru yakni Permendagri nomor 99 tahun 2019 tentang pedoman hibah dan bantuan sosial melalui APBD yang artinya biaya dalam pengadaan blangko KTP-el bisa menggunakan anggaran Kabupaten/Kota sendiri.
“Ini angin segar, karena ada regulasinya. Kalau dulu kan tidak boleh,” ujar Reddy Kusuma.
Dan untuk mempercepat penganggaran, lanjut Reddy, pemkab Sidoarjo melalui persetujuan Plt Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin heserta Sekertatis Daerah A Zaini yang sudah menyepakati dengan kucuran dana melalui PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) APBD Kabupaten Sidoarjo pada Agustus tahun 2020 ini.
“Karena DPA sudah disahkan jadi tidak mungkim masuk di bulan ini. Kemarin memang bapak Sekda dan Bapak Plt Bupati menyampaikan bahwa nanti diakomodir untuk sidoarjo di PAK,” terang Reddy.
Reddy menambahkan, keterlambatan waktu cetak KTP-el selama ini dimaklumi oleh Mendagri Tito Karnavian, lantaran keterbatasan pagu anggaran pengadaan blangko di Kemendagri. Namun layanan yang harus tetap berjalan membuat antrean di Dispanduk Capil Sidoarjo lambat.
Namun demikian, dalam pelayanan cetak KTP-el ada skala prioritas. Yang mana yang didahulukan cetak ialah pemohon pemula yang sudah berusia 17 tahun dan yang belum pernah rekam KTP-el sama sekali.
“Yang masuk skala prioritas harus dicetakkan lebih dulu baru yang laen,” tegasnya.
Sementara, dari data yang sudah masuk. Bagi PRR sekitar 35.000 ribu, pengakuan Surat keterangan pengganti KTP sekitar 86.000 hingga saat ini. Jumlah pengurus yang tiap harinya ratusan orang. Pemkab Sidoarjo berharap dapat tambahan kuota blangko di bulan ini. Reddy mengestimasi untuk tambahan kebutuhan blangko KTP-e sebanyak 10.000 keping. Dan akan dibagi ke 18 kecamatan di Sudoarjo.
“Mudah mudahan tidak lagi mendapat 500 keping setiap bulannya. Kalau dengan jumlah blangko yang segitu nantinya Dinas bisa menargetkan pihak Kecamatan paling tidak warga mengurus KTP-el dalam waktu paling lama satu Minggu harus sudah selesai,” harapnya.(drie)
