Politik

Pimpinan DPRD Surabaya Dorong Sinergitas Pemkot dan Pemprov Bantu Siswa SMA/SMK Sederajat dari Warga MBR

28
×

Pimpinan DPRD Surabaya Dorong Sinergitas Pemkot dan Pemprov Bantu Siswa SMA/SMK Sederajat dari Warga MBR

Sebarkan artikel ini

SURABAYA (Suarapubliknews) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A.H. Thony, mengaku telah mendapatkan pengaduan 15 warga yang berlatar belakang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang anaknya lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK sederajat, pada Kamis (12/07/2022)

Pasalnya, setelah anaknya berhasil melewati sistem jumlah penerimaan yakni kuota, prestasi, zonasi dan afirmasi, ternyata belasan calon wali murid ini justru mengaku dihadapkan kepada persoalan yang lebih berat, yakni biaya untuk seragam yang nilainya 2-hingga 3 juta rupiah.

“Jadi masyarakat di Surabaya yang masuk kategori MBR masih dibebani untuk membayar seragam yang lebih dari 2 juta hingga 3 rupiah. Hal ini dialami oleh masyarakat Surabaya yang anaknya diterima di SMA negeri dan sederajat,” ujarnya. Kamis (14/07/2022)

Thoni menyebutkan, lebih dari 15 warga masyarakat yang mengadu kepada dirinya meminta solusi untuk pembayaran tersebut. Sebab mereka ini ada yang penghasilannya cuman 750 ribu rupiah sebagai asisten rumah tangga. Ada juga yang berpenghasilan tak menentu.

“Dari sekian masyarakat yang tidak tercover itu, ada yang tidak termasuk MBR tetapi mereka benar-benar orang gak mampu. Namun mereka tidak mau ngurus MBR mereka hanya ingin minta solusi untuk bisa mengangsur pembayaran dimaksud,” papar Thony.

Politisi Partai Gerindra ini berharap agar terhadap orang yang tidak masuk ke MBR tapi benar-benar tidak mampu ini, menjadi perhatian Pemkot Surabaya.

“Harapan kami ada penanganan-penanganan insidentil terkait di luar data yang ada. Tapi pada kenyataannya mereka tidak mampu, ya mohon dipertimbangkan. Ada kuota bagi mereka yang benar-benar tidak mampu,” tegasnya.

Dia juga menyayangkan sikap Provinsi Jawa Timur yang sampai saat ini tidak nampak ada kebijakan bahwa bagi warga tidak mampu dengan di dukung data-data yang ada.

Mestinya, kata dia, ada sebuah kesinambungan untuk bersama-sama mendorong agar masyarakat tidak putus sekolah. Supaya ke depan bisa memiliki generasi yang cerdas.

“Kita disini tidak memiliki kedaulatan pendidikan. Perlu disisir lebih detail masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah demi kelangsungan pendidikan putra-putri mereka yang merupakan generasi penerus bangsa ini,” saran A H. Thony. (q cox)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *