Jatim RayaNasionalPemerintahan

Pj. Sekdaprov Bobby : Mitigasi dan Deteksi Area Rawan Terus Dilakukan Cegah Kebakaran Hutan

247
×

Pj. Sekdaprov Bobby : Mitigasi dan Deteksi Area Rawan Terus Dilakukan Cegah Kebakaran Hutan

Sebarkan artikel ini

JAKARTA (Suarapubliknews) ~ Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono menegaskan Pemprov Jatim melalui BPBD, Dinas Kehutanan dan unsur terkait kebencanaan kebakaran hutan terus melakukan upaya mitigasi dan deteksi pada area kerawananan bencana.

Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan di Jatim. Upaya mitigasi area rawan tersebut diperlukan agar kawasan hutan yang ada di Jatim tetap terjaga dari dampak bencana kebakaran hutan.

“Kami mengajak kabupaten/kota melakukan mitigasi, mengembalikan fungsi hutan dengan rehabilitasi melalui penanaman pohon baik secara manual maupun aeroseeding (penanaman melalui penyebaran bibit menggunakan pesawat),” ungkapnya saat memaparkan penanggulangan Karhutla pada Rakorsus Tingkat Menteri Antisipasi Karhutla Tahun 2024 di Auditorium Manggala Wanabakti Kementrian LHK Jakarta, Kamis (14/3).

Dijabarkannya, Jatim memiliki tiga gunung yang pernah mengalami Karhutla. Tiga gunung tersebut yakni Gunung Arjuna, Gunung Bromo, Gunung Lawu.

Pj. Sekdaprov Bobby mengatakan, saat terjadi Karhutla, Pemprov Jatim menerjunkan tim pemadam darat sebanyak 2.891 personil dari berbagai unsur meliputi BNPB, BPBD, Agen Bencana, Dishut/Tahura/TNBTS, Perhutani, PMI, hingga TNI/Polri. Tak hanya itu, unsur Polhut/BKSDA, Tagana Dinsos, Damkar, LMDH, Relawan dan masyarakat sekitar area hutan dilibatkan.

“Jumlah personil pemadaman darat yang diterjunkan itu tersebar di masing-masing area bencana Karhutla Gunung Arjuno (1790 personil), Gunung Bromo (396 personil) dan Gunung Lawu (705 personil) dan ditambah 200 personil dari wilayah Magetan,” ungkapnya.

Selain menerjunkan tim pemadam darat, Pemprov Jatim lanjut Bobby juga melaksanakan pemadaman via udara (Water Boombing). Pada tahun 2023, Water Boombing dilaksanakan sebanyak 544 kali dengan mengangkut sekitar 921.600 liter air.

“Alhamdulillah ketika terjadi Karhutla, kami diberi bantuan oleh BNPB melalui Intruksi Operasi Udara Helicopter Tipe AS350B3e Reg PK-DAP dalam rangka dukungan penanganan darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di Kab Malang dan Pasuruan. Pada 14 September 2023 kami diberi penambahan bantuan udara melalui Helicopter Super Puma dari BNPB dengan kapasitas angkut air sebanyak 4.000 liter,” imbuhnya.

Bobby mengakui, bahwa terdapat berbagai tantangan dan kendala di lapangan salah satunya kondisi cuaca di area Gunung berkabut dan tertutup asap sehingga water bombing terhalang. Lokasi titik api tersebar jauh di hampir sisi gunung sehingga material mudah terbakar. Titik api di wilayah terjal dan curam, sulit untuk dijangkau tim pemadaman darat.

“Kondisi angin bertiup kencang dan kadang berubah arah jadi tantangan tersendiri. Ditambah jarak titik api dengan tempat pengambilan air jauh serta keterbatasan sarana dan sarana pemadam api,” urainya.

Menatap tahun 2024, Pj. Sekdaprov Bobby telah melakukan berbagai upaya koordinasi dalam antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan dengan melibatkan para-pihak (BNPB/BPBD, Dinas Kehutanan, Perhutani, BMKG, TNI/POLRI, dan lain-lain).

Disisi lain, seluruh tim dan satuan tugas terus melakukan pemantauan Iklim, Cuaca, Titik Panas (Hotspot) melalui Teknologi Informasi lintas sektor BMKG, Aplikasi Sipongi KLHK, CCTV Pos Pengamat Gunungapi (PPGA) PVMBG yang terintegrasi pada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Jawa Timur terpantau selama 24 jam.

Pihaknya juga memastikan peralatan yang digunakan untuk pemadaman Karhutla lengkap dan berfungsi dengan baik. Patroli dan pengawasan terus dilakukan pada area hutan terutama yang berpotensi. “Terpenting, kami terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar,” harapnya.

Di akhir paparan, Pj. Sekdaprov Bobby menyebut berbagai mitigasi bencana yang telah dilakukan di Jatim mendapat apresiasi dari BNPB dimana Indeks Resiko Bencana (IRB) di Jatim terus mengalami penurunan.

Pada Tahun 2023, IRB Jatim sebesar 101,64 persen turun dibandingkan dengan IRB pada tahun 2022 yang mencapai 108,69 persen. Ini memilki arti bahwa mitigasi bencana yang dilakukan di Jatim berjalan dengan baik. “Allhamdulillah Indeks Resiko Bencana di Jatim dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Artinya penanganan bencana di Jatim berjalan dengan baik,” tutupnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Tjahjanto menggarisbawahi bahwa, El Nino masih terjadi di Indonesia dan berpotensi akan menurun sampai akhir tahun 2024. Ia menyebut, pemerintah daerah juga harus mengantisipasi musim kemarau yang akan terjadi pada Bulan Maret dengan prediksi Puncak Musim akan terjadi pada Bulan Juni-Juli.

“Ketika musim kemarau tiba, titik-titik panas akan berpotensi muncul sebelum terjadi kebakaran. Maka kondisi area basah atau sumber air ketika musim kemarau harus dipertahankan sehingga aparat terkait bisa mengantisipasi jika terjadi kebakaran. Daerah Jawa-Bali berpotensi lebih cepat musim keringnya. Untuk itu, modifikasi cuaca diperlukan untuk membasahi area kering akibat musim kemarau maupun kebakaran hutan di daerah rawan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, regulasi setiap daerah sangat penting untuk membuat suatu program. Oleh karena itu, daerah daerah yang rentan terjadi bencana maupun karhutla yang terjadi setiap tahun bisa di programkan dimana setiap daerah bisa mulai menyusun anggarannya dan dimasukkan dalam APBD.

Anggaran tersebut nantinya bisa dilakukan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dianggarakan melalui Perangkat Daerah (PD) BPBD suatu daerah yang merupakan perpanjangantangan dari BNPB.

“Jadi kami minta data setiap daerah melakukan pemetaan dan mitigasi bencana sehingga Kemendagri bisa memiliki catatan. Jika bencana terjadi di desa, kami akan membuat surat edaran sehingga bisa menggunakan Dana Desa. Karena dana desa dikeluarkan jika ada SE dari Kemendagri atau SE Kemendesa PDTT,” jelasnya.

Turut hadir dalam Rakorsus Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. (q cox, tama dini)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *