BALIKPAPAN (Suarapubliknews) ~ Penekanan angka stunting di tiap wilayah juga menjadi hal penting yang menjadi arahan Presiden RI Joko Widodo pada Raketnas APPSI. Meski terhitung prevalensi stunting menurun dari 2021, penekanan di beberapa wilayah di Jatim masih diperlukan secara masif. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalensi balita stunting di Jatim mencapai 19,2% pada 2022.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan Provinsi Jatim berhasil memangkas angka balita stunting sebesar 4,3 poin pada 2021 sebesar 23,5%. Saat ini tercatat 14 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan prevalensi balita stunting di atas angka provinsi. Sedangkan 24 kabupaten/kota sisanya memiliki prevalensi stunting di bawah angka provinsi.
“Ini yang terus menerus kami gaungkan tanpa henti. Karena masih banyak masyarakat pesisir yang belum aware pada kebutuhan gizi bayinya. Para Ibu dan Calon Ibu harus paham bahwa pencegahan stunting ini tidak hanya dilakukan saat anak telah lahir, tapi harus dimulai sejak ibu hamil atau janin masih dalam kandungan. Kemudian saat ibu menyusui, konsumsi protein hewani juga dibutuhkan agar kualitas ASI tetap terjaga,” katanya
Untuk itu, Gubernur Khofifah terus berkomitmen dalam upaya pencegahan stunting di Jatim. Apalagi stunting erat kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM. Sehingga dalam upaya penanggulangan stunting ini dibutuhkan kepedulian dan komitmen dari berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan perbaikan gizi masyarakat terutama ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
“Kemitraan dan koordinasi ini terus dilakukan baik lintas program dan lintas sektor terkait Tim Percepatan Penurunan Stunting secara rutin. Termasuk melakukan koordinasi kegiatan Aksi Konvergensi serta Edukasi Penurunan Stunting dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Serta melibatkan peran serta organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan organisasi profesi dalam penanganan stunting,” lanjutnya.
Sementara itu, kaitan dengan keberadaan tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Orang Nomor Satu di Jatim ini akan mengikuti arahan yang diberikan oleh Presiden dan Menteri APN-RB RI. “Sebab saat ini Pemerintah Pusat juga sedang mencari solusi terbaik sebagai jalan tengah bagi adanya tenaga honorer,” pungkasnya
Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo meminta para gubernur untuk mendorong belanja masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Jokowi menyebut bahwa pada tahun 2023 akan terdapat lebih dari 3.000 pagelaran seni budaya dan olahraga di Indonesia yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Oleh karenanya, Presiden meminta jajarannya untuk mempermudah dan mempercepat pemberian izin penyelenggaraan. “Saya sudah titip Kapolri, sekarang saya ketemu para gubernur, wakil gubernur, dan sekda untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat karena menyangkut belanja masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia menilai dengan adanya kemudahan dan kecepatan dalam pemberian izin tersebut, maka dapat membantu penyelenggara dalam mempromosikan acaranya dengan lebih baik. “Izin itu harus sebulan sebelumnya sudah harus keluar, syukur bisa 2 bulan sebelumnya sudah dikeluarkan sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik,” katanya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar kawasan wisata di daerah untuk dapat dikembangkan dan dipromosikan dengan baik. Hal tersebut penting untuk menarik minat masyarakat untuk berwisata.
“Dan juga dorong UMKM juga untuk berjualan di situ agar masyarakat belanja sebanyak-banyaknya. Rumusnya justru kita mendorong masyarakat untuk belanja, bukan hemat sekarang ini. Beda lagi karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik,” tutupnya. (q cok, tama dini)
