Tutup PKN Tingkat II Angkatan IV Tahun 2022, Gubernur Khofifah Minta Percepat Terwujudnya  Inovasi Birokrasi Menuju Birokrasi Kelas Dunia

SURABAYA (Suarapubliknews) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IV Tahun 2022 di Provinsi Jatim bertempat di Jatim Coorporate University BPSDM Prov Jatim, Jumat (10/6).

Di hadapan seluruh peserta PKN, Gubernur Khofifah meminta percepatan penerapan inovasi  birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia dengan standar kompetensi, talent, efektifitas serta produktifitas serta kekuatan  kepemimpinan pada birokrasi.

Ia mengusulkan agar secara nasional pencapaian SDG’s di i tegrasikan pada pembangunan bahkan sebagai arus utama pembangunan. Sehingga setiap pembangunan akan memiliki keterkaitan dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan serta untuk Intuk Indonesia ditamvah menjadi 18  terkait akses pemberdayaan desa.

“Karena kita ini beragam suku, agama, adat maka saya ingin penerapan SDGs pada seluruh program inovasi dan kepemimpinan pada birokrasi tidak meninggalkan dan tidak membuat ada yang tertinggal atau ada  yang merasa ditinggalkan pada tiap prosesnya,” ungkapnya.

Kesetaraan dalam upaya memajukan kesejahteraan menjadi hal yang mendasar dalam menjalankan 17 program SDGs. Bahkan, mengacu Pancasila dan UUD 1945, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa poin-poin di dalamnya bisa berseiring dengan  program SDGs. “Kalau 7724 desa di Jatim ini sejahtera, tentu akan mengungkit kesejahteraan pula bagi tingkat atasnya,” katanya.

Sementara itu, mengacu data IMD World Talent Ranking 2019, pada Global Talent Ranking ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 41. Sehingga menurutnya penting untuk membangun penguatan dan sinergitas dari seluruh kerja-kerja yang telah dilakukan birokrasi pemerintahan baik kerjasama secara horisontal maupun vertikal.

“Misalnya di PKN Tingkat II selanjutnya kunjungan ke negara tetangga khususnya Singapura dan Malaysia yang rangking  global talent, efektifitas maupun daya saingnya cukup tinggi.  Kalau ada yang bisa memberikan sudut pandang baru bisa dicoba untuk diimplementasikan. Kalau memang kurikulumnya belum bisa masuk secara nasional, mungkin bisa diterapkan bagi Jawa Timur dulu,” jelasnya.

Dari seluruh sinergitas yang telah terbentuk, Kepala Dinas harus mengkomunikasikan dengan Bupati/Walikota agar lebih terbuka dengan seluruh hal yang memicu efektivitas, produktivitas, sinergi dan manfaat yang lebih besar. “Terbuka menerima ide kreatif dan inovatif untuk kemajuan perkembangan pembangunan di daerah masing-masing juga penting,” sebut Gubernur Khofifah.

Selanjutnya, berdasarkan data Indeks Kemakmuran Dunia, Indonesia berada pada peringkat 5 ASEAN. Indikator kemakmuran dilihat dari 8 sektor yakni ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, modal sosial, pemerintahan, kebebasan individu dan kesempatan kerja wirausaha.

“Kekuatan masyarakat kita sangat luar biasa. Social capital ini menjadi modal untuk bersinergi dengan program strategis yang kita siapkan. Kita dalam mempersiapkan program juga harus melihat sesuatu yang bisa kita capai melalui ragam ide kreatif kita,” lanjutnya..

Oleh sebab itu, Ia berharap dan secara khusus meminta seluruh kepala OPD untuk lebih membuka jejaring dan memperluas kerjasama dengan berbagai pihak.  Harus selalu berpikir ke depan, menstrukturkan seluruh ide kreatif dengan keadaan dan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Kita butuh referensi secara imperatif untuk  mengarusutamakan SDGs agar menyatu dengan seluruh program. Kalau memang kita merasa kurang maksimal dalam satu hal,  tidak apa-apa kita berbenah. Tapi jangan dibatasi  staf kita untuk  berkreasi memunculkan ide kreatif tetap inovatif,” paparnya. (Q cox, tama dini)

Reply