SURABAYA (Suarapubliknews) – Pengendalian pandemi Covid-19 tetap menjadi modal utama pemulihan ekonomi nasional termasuk di Jatim. Untuk itu, protokol kesehatan tetap harus ditegakkan dan dijalankan apalagi kini ada varian baru Omicron. Penegakan prokes yang dilakukan jangan sampai dimaknai untuk mengerem perekonomian. Pasalnya prokes bukan prasyarat untuk pemulihan ekonomi.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak saat menjadi pembicara pada webinar bertajuk “Pemerintah Daerah dan Korporasi Bersinergi, Dalam Rangka Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur”
“Jadi jangan kita merasa prasyarat dari pemulihan perekonomian adalah dilonggarkannya Prokes, bukan. Prokes tetap sama, prokes itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu kunci penting kita karena kalau kasus terlalu tinggi kita khawatir BOR meningkat kemudian nanti mempengaruhi pembatasan kegiatan,” katanya.
Terkait ekonomi, di masa pandemi ini, Jatim masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua terhadap PDB Indonesia dengan kontribusi 14,58%. Hal ini karena banyak sekali para entrepreneur di sini, kemudian perdagangan banyak terjadi disini, dan juga banyak pabrik-pabrik sehingga kegiatan ekonomi banyak sekali terlaksana di Jatim.
“Kalau kita cermati dari sisi share PDRB, yang terbesar adalah industri pengolahan kontribusinya 30,71% dengan mengalami growth 2,93%. Kalau pertanian kenapa (growth) cuma 0,28%? Karena pertanian berbanding lurus dengan ketersediaan lahan walaupun bu Gubernur mengumumkan kita produsen padi terbesar, tapi memang ada limitation makanya kita dorong nilai tambahnya di industri pengolahan,” terang Emil.
Sementara salah satu upaya sinergi Pemda Jatim dengan korporasi, pihaknya terus mendorong dan mengembangkan kawasan-kawasan industri agar korporasi nyaman melakukan produksi di wilayahnya.
“JIIPE sudah punya supply air yang memadai, KIG, Maspion Industrial Estate (MIE), kawasan industri tuban dan seterusnya. Kawasan industri memang banyak di utara tapi sekarang di sepanjang Kertosono sampai Ngawi kita dorong juga (kawasan industri) karena padat karya sangat potensial di sana,” lanjutnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Harmanto mengatakan, BI Jatim membeberkan 4 kunci strategis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat dan menjadikan Jatim sebagai lead ekspor industri manufaktur nasional.
Industri manufaktur memiliki konntribusi 30 persen dan merupakan sektor utama di Jatim. Kunci kedua adalah membawa Jatim sebagai lumbung pangan nusantara, optimalisasi proses digitalisasi ekonomi, serta meningkatkan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan UMKM, ekonomi syariah, maupun pariwisata.
Untuk itu, Bank Indonesia akan bersinergi dan mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi syariah melalui 3 K: mendorong kemitraan penguatan kapasitas, dukungan regulasi ketentuan, dan dukungan pembiayaan melalui perluasan akses pembiayaan.
“Kami dalam peningkatan kapasitas kami di Jawa Timur mempunyai beberapa program kerja yang nanti bisa disinergikan dengan dinas koperasi dengan BPR Jatim dan stakeholder lainya, antara lain dengan Kadin kami punya rumah kurasi,” jelasnya.
Adapun dalam webinar ini, hadir pula sebagai pembicara, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Harmanta, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur Cepi Sukur Laksana, Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto. (q cox, tama dinie)
