SURABAYA (Suarapubliknews) – Komisi A DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempertimbangkan kelestarian kawasan hijau terkait penyelenggaraan reklame, agar tidak merusak estetika kota Pahlawan.
Menurut Cahyo Siswo Utowo, S.T., selaku Anggota Komisi A DPRD Surabaya, kebijakan Pemkot Surabaya terkait penyelenggaraan reklame perlu dilaksanakan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan kawasan hijau.
“Perlu dilaksanakan secara hati-hati, khususnya kawasan hijau pertamanan kota, rekreasi kota, hutan kota dan kawasan konservasi serta jalur hijau,” katanya, Jum’at (08/11/2024) siang.
Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya ini mengatakan, bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau telah diatur dalam Perda nomor 7/2002, agar penyelenggaraan reklame harus tetap sesuai dengan Perda yang masih berlaku.
“Seperti yang telah diatur dalam Perda nomor 7/2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau, sehingga dalam penerapan kebijakan ini harus tetap sesuai dengan Perda yang masih berlaku,” jelasnya.
Sementara itu, pemasangan reklame yang rencananya akan ditambahkan di beberapa titik di seluruh kota Surabaya, menurut Cahyo jangan sampai merubah wajah kota Surabaya yang berwajah teduh dan hijau menjadi kota reklame yang terkesan semrawut.
“Oleh karena itu, penerapannya harus betul-betul mempertimbangkan estetika dengan masukan dari akademisi terkait. Sedangkan titik reklame yang sudah ada dan tidak optimal yang diselenggarakan, baik itu dari pihak swasta atau Pemkot perlu dilakukan evaluasi keberadaannya,” terangnya.
“Sehingga tidak menjadi gangguan bagi warga Surabaya. Baik itu gangguan pandangan ataupun gangguan lainnya, yang terkesan merusak estetika kawasan hijau di kota Pahlawan,” imbuhnya.
Cahyo tidak menampik jika Pemkot Surabaya selama ini memerlukan kontribusi pendapatan dari pajak reklame untuk pemasukan PAD Kota Surabaya, maka tidak pernah berfikir untuk melarangnya. Hanya saja, menurut Cahyo perlu pertimbangan agar pembenahan tata kota menjadi lebih baik lagi, serta agar tidak merusak kelestarian kawasan hijau.
“Agar pemasukan PAD Kota Surabaya di sektor pajak reklame ini tidak merusak kawasan hijau, maka penyelenggaraan reklame juga tidak menyinggung pengelolaan ruang terbuka hijau yang telah diatur dalam Perda nomor 7/2002,” tandasnya.
Mengingat, imbuhnya, warga Surabaya juga berhak mendapatkan udara yang bersih beserta dengan keindahan penghijauan kota, yang selama ini menjadi kebanggaan seluruh warga kota Pahlawan. (q cox)
