SURABAYA (Suarapubliknews) – Meski masih butuh penyempurnaan di berbagai hal, namun program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih diperlukan demi kepentingan pembangunan sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia dalam jangka Panjang.
Pernyataan ini disampaikan Arif Fathoni Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Golkar, merespon laporan data dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bahwa 4.000 siswa dilaporkan keracunan makanan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam delapan bulan terakhir.
Apalagi Indef juga mendesak langkah penghentian sementara program MBG tersebut untuk dievaluasi secara menyeluruh, mengingat potensi kerugian yang lebih besar di masa mendatang.
“Saya rasa program (MBG) ini sangat bagus untuk menghapus disparitas pemenuhan gizi semua anak bangsa. Karena program baru wajar perlu dilakukan penyempurnaan yang berkesinambungan,” ujar dia ketika dikonfirmasi, Kamis (11/9/2025).
Menurut Thoni-sapaan akrab Arif Fathoni, wajar kalau ada kritikan atau masukan dan lain sebagainya, di era kemerdekaan pendapat di Indonesia,. Termasuk yang disampaikan oleh Indef.
Maka, wakil rakyat yang memiliki latarbelakang jurnalis ini berharap masukan tersebut dijadikan evaluasi penyempurnaan program. Jangan sampai program terhenti hanya karena masalah pro dan kontra yang sedang berkembang.
Bagi dia, di samping upaya pemenuhan gizi anak Indonesia, dengan program MBG ini juga banyak orang tua yang merasa terbantu karena negara hadir memberikan makan siang kepada anaknya saat di sekolah. Sehingga orang tua yang sibuk bekerja tidak terbebani pikiran anaknya makan apa, karena sudah disediakan oleh pemerintah.
“Saya pikir yang perlu disempurnakan di masa mendatang adalah tata kelolanya. Mulai dari kandungan higienitas makanan, distribusi, dan evaluasi pemerataan program agar tepat sasaran,” ungkap dia.
Terkait usulan agar penerima manfaat diasuransikan, Toni menyebut jika diasuransikan justru dikhawatirkan akan membebani keuangan negara. “Saya rasa cukup kolaborasi dengan Pemda yang perlu ditingkatkan. Sehingga program ini bisa berlangsung sukses,” tambah dia.
Mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini mengaku, sejak awal dirinya berharap, selain sebagai investasi SDM jangka panjang, program MBG ini dapat sebagai trigger atau pemicu pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah dengan pelibatan aktif UMKM dan kantin sekolah.
“Namun dengan persyaratan yang mewajibkan dapur umum dengan luasan minimal 200 meter persegi. UMKM akan kesulitan terlibat karena harga sewa tanah di Surabaya yang cukup mahal,” tandasnya.
Disinggung soal keracunan makanan yang marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Jatim, Toni mengatakan, jika sampai hari ini di Surabaya belum ada laporan siswa keracunan makanan seperti di daerah lain.
Hal ini karena Dinas Ketahanan Pangan dan OPD terkait di Surabaya mendukung penuh program ini dengan memastikan higienitas bahan bakunya, dan mudah-mudahan tidak terjadi seperti di daerah lain. (q cox)
