SURABAYA (Suarapubliknews) – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Surabaya pada Rabu (8/10/2025). Pertemuan ini membahas perlunya peningkatan perhatian dan dukungan terhadap atlet penyandang disabilitas di Surabaya agar setara dengan atlet di bawah naungan KONI.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi D Arjuna Rizki Dwi Krisnayana SH, MKn. Dihadiri oleh perwakilan Bappedalitbang, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), bagian hukum dan kerja sama, serta pengurus NPCI.
Muhammad Abdullah Ibrahim, Bendahara II NPCI Surabaya, menyampaikan bahwa dukungan dari pemerintah kota selama ini sudah ada, namun masih tergolong minim. Ia menilai kesenjangan antara KONI dan NPCI masih cukup jauh, terutama dalam hal pembibitan atlet, pembinaan, dan pemberian penghargaan.
“Kami hanya ingin setara dengan KONI. Di tingkat nasional, antara PON dan PEPARNAS sudah disetarakan sejak era Presiden Jokowi, tapi di daerah masih banyak ketimpangan,” ujarnya.
Ibrahim juga menambahkan bahwa Surabaya memiliki beberapa cabang olahraga disabilitas seperti atletik, renang, dan judo. Bahkan sejumlah atlet disabilitas asal Surabaya telah berprestasi hingga ke ajang Paralimpiade. Namun, menurutnya, dukungan pembinaan di tingkat daerah masih perlu diperkuat agar prestasi mereka dapat terus berlanjut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Olahraga Disbudporapar Kota Surabaya, Yanuar Hermawan, menyatakan bahwa pemerintah kota memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan kesetaraan bagi seluruh pelaku olahraga, termasuk bagi penyandang disabilitas.
“Secara undang-undang, olahraga di bawah KONI, KORMI, dan NPCI memiliki kedudukan yang setara. Kami juga sudah memberikan reward, hanya saja mungkin belum sebanding dalam nominal dan fasilitas. Ke depan kami ingin Surabaya menjadi kota inklusi, termasuk dari aspek olahraganya,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, menegaskan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah kota. Ia berharap Pemkot Surabaya dapat lebih proaktif dalam memajukan NPCI, baik melalui alokasi anggaran, pembinaan, maupun penyediaan fasilitas.
“NPCI harus diberi perhatian yang sama seperti KONI. Kami di DPRD siap mengawal penganggarannya dalam APBD 2026. Bahkan kami juga mendorong agar NPCI memiliki sekretariat tetap sebagai pusat koordinasi,” ujar Johari.
Menurutnya, keberadaan NPCI bukan hanya wadah olahraga bagi penyandang disabilitas, tetapi juga simbol inklusi sosial di Surabaya. “Kalau pemerintah mampu memberikan ruang yang setara, Surabaya bisa menjadi contoh kota inklusi yang benar-benar memanusiakan semua warganya,” imbuhnya. (q cox, Fred)
