SURABAYA (Suarapubliknews.net) – Sistem multipartai ternyata memunculkan persoalan tersendiri bagi partai politik peserta Pemilu di Indonesia, dan sangat terlihat pada saat proses pencalegan.
Pandangan ini disampaikan pakar komunikasi Unair Suko Widodo, bahwa banyaknya partai politik (parpol) justru akan berimbas kepada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) para bakal calon legislatif (Bacaleg).
“Jika merujuk data, sebagian parpol telah penuhi syarat untuk berkompetisi. Ketersediaan SDM bacaleg menunjukkan parpol tersebut mampu mengelola organisasinya,” ucapnya kepada Suarapubliknews.net. Jumat (3/8/2018)
Menurut ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) ini, kerapian administrasi menjadi kunci utama dalam proses penetapan/legal dalam pemilihan. Oleh karenanya sudah seharusnya parpol dari awal memperhatikan masalah tersebut.
“Jangan sampai parpol menempatkan calegnya asal asalan,” tandasnya.
Pada sisi lain, kata Suko, kesulitan parpol dalam menyediakan bacaleg memperlihatkan terlalu banyaknya peserta pileg. Akibatnya kompetisi pemilihan menjadi rumit.
“Mestinya ketika parpol itu lolos, secara otomatis parpol memiliki SDM yang memadai. Nah sekarang mereka kesulitan. Bagaimana dengan verifikasi parpol dulu?,” tambahnya.
Jawabnya, lanjut Suko, Mengapa harus mengeluh? Bukankah ketika mereka mendirikan organisasi parpol memang konsekuensi perundangannya harus demikian.
“Malah saya balik bertanya kepada ketua parpol, tentang fungsinya dalam kaderisasi dan menyiapkan pemimpin,” tambahnya.
Dari fenomena yang terjadi, Suko Waluyo memandang bahwa keberadaan parpol peserta Pemilu terlampau banyak.
“Tetapi memang jika menelaah jauh dan lebih luas, kita terlampau banyak parpol. Harusnya cukup 5 atau maks 7, ini jika merujuk pada perolehan suara pemilih di pileg sebelumnya. Sementara untuk parpol baru harus selektif dan ketat. Agar tidak terjadi keluhan sebagaimana yang dirasakan ketua parpol,” pungkasnya. (q cox)
.
