SURABAYA (Suarapubliknews) — Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya menunjukkan kuatnya kemandirian fiskal Kota Surabaya. Di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Surabaya dinilai perlu memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi agar ketahanan fiskal kota semakin kokoh.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi santai yang digelar Kelompok Kerja (Pokja) Jurnalis Dewan Surabaya (Judes) Indonesia dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan DPRD Kota Surabaya, Kamis (20/8/2026).
Diskusi bertema “Menjaga Semangat Kemerdekaan: Sinergi Media dan DPRD Mengawal Masa Depan Surabaya” tersebut menghadirkan Sekretaris DPD PSI DPRD Surabaya sekaligus anggota Komisi B, Yuga Pratipsadda Widyawasta; Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim; serta akademisi FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya Abd Aziz. Diskusi dipandu moderator Wahyu Chan dari RRI.
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara legislatif, insan pers dan akademisi untuk membahas peran masing-masing dalam mengawal pembangunan Surabaya. Selain fungsi pers dan pengawasan DPRD, pembahasan juga menyentuh persoalan transparansi kebijakan, kemandirian fiskal, potensi ekonomi serta tantangan pembangunan kota.
Yuga mengatakan, semangat kemerdekaan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, kemerdekaan harus dimaknai sebagai tanggung jawab generasi penerus untuk meneruskan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita harus memaknai dan menghargai seluruh perjuangan pahlawan yang telah memerdekakan negara ini. Mereka tidak hanya berkorban secara fisik, tetapi juga materi, rohani, bahkan meninggalkan keluarga demi kemerdekaan,” kata Yuga.
Menurut dia, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan kemerdekaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu dilakukan melalui fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kota Surabaya.
“DPRD mempunyai peran sebagai legislasi dan pengawas di Kota Surabaya, supaya masyarakat menjadi masyarakat yang makmur. Produk kami adalah peraturan-peraturan daerah yang mengatur tata cara kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Yuga juga menegaskan keterbukaan DPRD terhadap kritik maupun aspirasi warga. Ia menyebut setiap keluhan masyarakat, baik yang disampaikan melalui jalur formal maupun informal, merupakan bagian penting dalam proses pengawasan pemerintahan.
“Semua yang datang, semua yang bercerita, semua yang berkeluh kesah merupakan aspirasi. Itu kami hargai. Di komisi saya, tidak pernah mengelak satu pun surat masuk terkait aduan atau aspirasi warga, baik bertemu langsung maupun melalui media sosial,” katanya.
Ketahanan Fiskal Surabaya
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim menyoroti kemampuan Surabaya dalam membangun ketahanan fiskal sekaligus mengembangkan potensi ekonomi kota.
Menurut Lutfil, tingginya PAD belum otomatis mencerminkan tingkat kemandirian fiskal sebuah daerah. Ia menyebut rasio PAD Surabaya terhadap total pendapatan daerah masih berada di kisaran 62 hingga 64 persen.
“Kita boleh bangga bahwa PAD Surabaya ini tinggi. Tetapi rasio PAD terhadap total pendapatan masih sekitar 62 sampai 64 persen. Kabupaten Badung di Bali mencapai sekitar 92 persen. Artinya, ketahanan fiskalnya jauh lebih mandiri,” ujar Lutfil.
Kondisi tersebut, lanjut Lutfil, menjadi tantangan bagi Pemkot Surabaya dan DPRD, terutama di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, Surabaya dinilai perlu memiliki visi yang lebih kuat dalam menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menilai sektor perdagangan dan industri harus terus diperkuat karena menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Surabaya. Dalam konteks tersebut, hubungan strategis antara pemerintah kota, DPRD dan kawasan pelabuhan juga perlu dibangun secara lebih optimal.
Lutfil mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah dan legislatif mampu mendorong kelancaran arus barang melalui kawasan pelabuhan yang memiliki posisi strategis bagi perekonomian Surabaya.
“Kalau di Singapura, dwelling time sekitar enam jam, sementara di sini masih enam hari. Ini menghambat. Kota harus tahu bagaimana barang keluar-masuk bisa berjalan lancar,” tegasnya.
Selain pelabuhan, Lutfil menyoroti perkembangan kawasan permukiman di Surabaya Barat. Menurut dia, pembangunan kawasan baru yang dilakukan pengembang semestinya tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga dikaitkan dengan dampak ekonomi dan kontribusinya terhadap penerimaan daerah.
“Apakah eksekutif yang disupport legislatif sudah memberikan hal-hal positif terhadap pertumbuhan yang notabene juga membantu perekonomian? Ini saya kira penting,” katanya.
Media Harus Tetap Kritis
Dari perspektif akademisi, Abd Aziz menempatkan media sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, pers memiliki dua fungsi utama, yakni menyampaikan informasi dan menjalankan kontrol sosial.
“Media dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Fungsi media adalah penyampaian informasi dan kontrol sosial,” ujarnya.
Aziz mengatakan, kerja DPRD yang tidak diketahui masyarakat berpotensi menimbulkan persepsi bahwa lembaga legislatif tidak bekerja. Karena itu, publikasi mengenai proses legislasi, rapat, hearing, pengawasan maupun kegiatan DPRD di tengah masyarakat menjadi penting.
Namun, ia mengingatkan agar media tidak hanya berperan sebagai corong pemerintah maupun DPRD. Independensi dan daya kritis pers harus tetap dijaga.
“Walaupun sebagai penyampai informasi, media jangan melepaskan fungsi kontrol sosial. Kebijakan pemerintah yang tidak transparan perlu dikritik. Kebijakan yang tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat juga perlu disampaikan kritik,” tegasnya.
Puncak Rangkaian HUT RI Judes Indonesia
Ketua Umum Judes Indonesia, Inyong Maulana, mengatakan diskusi tersebut menjadi puncak rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI yang digelar Judes sejak 4 Agustus 2026.
Rangkaian kegiatan tersebut meliputi tenis meja, lomba fotografi, podcast, diskusi, hingga ditutup dengan mini soccer.
“Semangat teman-teman Judes cukup membanggakan. Diskusi puncak ini menjadi momen untuk berbagi ilmu dan pengetahuan, terutama kepada teman-teman mahasiswa serta pers kampus, agar mendapatkan wawasan jurnalistik yang aman dan menjadi bekal,” katanya.
Ketua panitia pelaksana, Bambang Hadi Marwanto, menambahkan seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk memperkuat kebersamaan antara insan pers dan DPRD Surabaya.
“Semangat kemerdekaan mengajarkan kita tentang persatuan dan kebersamaan. Karena itu, kami ingin seluruh jurnalis di lingkungan DPRD Surabaya tidak hanya bertemu dalam menjalankan tugas peliputan, tetapi juga bisa berolahraga, berkreasi, berdiskusi, dan bersilaturahmi bersama,” ujarnya.
Diskusi tersebut sekaligus menegaskan bahwa memaknai kemerdekaan di era kekinian tidak cukup hanya dengan mengenang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui ruang demokrasi yang terbuka, kebijakan publik yang transparan, pengawasan yang kritis, serta pembangunan ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Surabaya. (q cox)
