JAKARTA (Suarapubliknews) ~ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengakselerasi reformasi struktural pasar modal Indonesia guna memperkuat integritas, transparansi, dan daya saing global, sekaligus menindaklanjuti masukan dari MSCI Inc.
Komitmen tersebut disampaikan Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia.
Hasan menyatakan reformasi yang dijalankan merupakan paket komprehensif dan berkelanjutan dalam kerangka 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia.
“Dengan pendekatan ini, percepatan reformasi integritas pasar modal bukan hanya menjadi respons jangka pendek, tetapi agenda penguatan fondasi struktural bagi pasar modal Indonesia yang solid, terpercaya, dan kompetitif secara global,” katanya.
Dalam pertemuan Indonesia dengan MSCI pada 2 Februari 2026, disampaikan tiga proposal utama, yakni:
1. Penambahan klasifikasi investor menjadi 28 subkategori dari kategori “Corporate” dan “Others” untuk melengkapi sembilan kategori yang telah ada;
2. Peningkatan transparansi pengungkapan pemegang saham di atas 1 persen;
3. Kenaikan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen secara bertahap.
Pasca-pertemuan tersebut, OJK, BEI, dan KSEI membentuk tim khusus untuk mempercepat implementasi langkah konkret, termasuk peningkatan transparansi kepemilikan saham dan penyediaan data investor yang lebih granular.
KSEI telah melakukan sosialisasi kepada Anggota Bursa dan Bank Kustodian untuk mendukung pengklasifikasian ulang 35.022 Single Investor Identification (SID), dengan target pengumpulan data pada Maret 2026.
Direktur BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan komitmen mendukung penuh agenda reformasi melalui penguatan regulasi dan infrastruktur perdagangan. “BEI bersama OJK dan KSEI terus menjaga komunikasi konstruktif dengan MSCI dan Global Index Providers lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menegaskan kesiapan infrastruktur kustodian dalam penyediaan data investor yang lebih detail guna meningkatkan transparansi pasar.
Pada pekan pertama Februari 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.935,260. Investor asing mencatatkan transaksi jual bersih secara month-to-date dan year-to-date seiring penyesuaian portofolio global.
Di tengah dinamika tersebut, industri pengelolaan investasi tetap menunjukkan kinerja positif. Per 5 Februari 2026, total Asset Under Management (AUM) mencapai Rp1.089,64 triliun dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana sebesar Rp722,21 triliun.
OJK dan BEI mengimbau investor tetap tenang dan rasional dalam mengambil keputusan investasi.
OJK juga menyampaikan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Demutualisasi Bursa yang tengah dipimpin Kementerian Keuangan. Jika telah diundangkan, proses implementasi akan diikuti dengan penyesuaian regulasi pelaksana.
Di sisi penegakan hukum, OJK menegaskan komitmennya menjaga integritas pasar. Pada 6 Februari 2026, OJK telah menetapkan sanksi administratif terhadap PT Multi Makmur Lemindo Tbk dan PT Repower Asia Indonesia Tbk beserta pihak terkait.
Sepanjang 2022 hingga Januari 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif dengan total denda Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak, termasuk Rp240,65 miliar kepada 151 pihak terkait manipulasi perdagangan saham.
Selain itu, lima kasus pidana pasar modal telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sementara 42 kasus dugaan tindak pidana masih dalam proses pemeriksaan, mayoritas terkait dugaan manipulasi perdagangan saham.
OJK menegaskan seluruh langkah reformasi dan penegakan hukum tersebut bertujuan memastikan pasar modal Indonesia tumbuh secara sehat, transparan, dan berkeadilan. (q cox, tama dini)
