SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Lulusan doktor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengusulkan kerangka kerja baru untuk membantu pemerintah daerah (pemda) dalam mengevaluasi, mengembangkan, dan mengendalikan risiko dalam proses bisnis.
Gagasan tersebut disampaikan Dr. Ir. Muhamad Sayuti dalam disertasinya pada Program Studi S3 Departemen Teknik Sistem dan Industri (DTSI) ITS. Penelitian ini berangkat dari masih lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) serta belum optimalnya reformasi birokrasi berbasis proses bisnis yang terintegrasi dengan manajemen risiko.
Menurut Sayuti, selama ini evaluasi proses bisnis di lingkungan pemda cenderung bersifat normatif dan belum mengukur dampak nyata terhadap kinerja. Kondisi tersebut membuat implementasi kebijakan sering kali tidak berjalan optimal.
Dalam penelitiannya, Sayuti melakukan evaluasi implementasi proses bisnis di 12 pemerintah provinsi menggunakan metode analisis regresi logistik. Selain itu, ia juga menggunakan sejumlah pendekatan seperti interpretative structural modeling (ISM), house of risk (HOR), dan analytic network process (ANP) untuk mengidentifikasi serta memitigasi risiko.
Sulawesi Tengah menjadi salah satu lokasi studi kasus dalam pengendalian risiko tersebut. Hasil analisis kemudian diintegrasikan menggunakan fishbone analysis sebagai dasar perancangan ulang proses bisnis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi proses bisnis yang terintegrasi dengan manajemen risiko memiliki dampak positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan akses layanan, hingga kontribusi pada penurunan angka kemiskinan. “Dari 23 variabel yang diuji, terdapat sembilan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda,” jelas Sayuti.
Lebih lanjut, penelitian ini juga menghasilkan pengembangan model business process reengineering (BPR) berbasis risiko dan kinerja. Model tersebut diharapkan mampu membantu pemda dalam merancang ulang proses penyusunan dokumen perencanaan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar lebih sederhana, efisien, dan akuntabel.
Selain kontribusi akademik, Sayuti juga mencatatkan sejumlah capaian selama studi, termasuk publikasi di jurnal internasional bereputasi dan seminar global. Ia berharap kerangka kerja yang dikembangkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah di berbagai wilayah dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas kebijakan. “Harapannya, inovasi ini bisa menjadi panduan bagi provinsi lain dalam mengelola risiko dan meningkatkan keberhasilan implementasi proses bisnis,” ujarnya. (feb, tama dini)
