SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Perlintasan kereta api (KA) sebidang di Indonesia dinilai masih menjadi titik rawan kecelakaan. Menyusul insiden di kawasan Bekasi Timur yang menelan korban jiwa, pakar transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menegaskan pentingnya percepatan pembangunan perlintasan tidak sebidang sebagai solusi jangka panjang.
Pakar transportasi darat ITS, Prof. Ir. Hera Widyastuti, menyebut perlintasan sebidang memiliki berbagai kelemahan, baik dari sisi teknis maupun faktor manusia. Salah satu masalah utama adalah kondisi geometrik rel yang umumnya lebih tinggi dari permukaan jalan, sehingga kendaraan harus melintas dalam posisi menanjak. “Kepanikan saat menanjak sering membuat pengemudi salah mengoper gigi, bahkan bisa menyebabkan mesin mati tepat di atas rel,” ujarnya.
Selain itu, perlintasan sebidang sangat bergantung pada kepatuhan pengguna jalan dan kinerja palang pintu. Padahal, kereta api memiliki karakteristik berbeda dengan kendaraan biasa. Dengan kecepatan yang bisa mencapai 110 kilometer per jam, kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak karena membutuhkan jarak pengereman yang panjang. “Selama masih ada pertemuan langsung antara kendaraan dan kereta, risiko kecelakaan akan tetap ada,” tegasnya.
Sebagai solusi, Hera mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan perlintasan tidak sebidang, baik berupa jalan layang maupun underpass. Infrastruktur ini dinilai mampu menghilangkan titik pertemuan antara kendaraan dan kereta secara total, sehingga risiko tabrakan dapat ditekan secara signifikan. “Jika ingin menghindari benturan langsung, maka perlintasan tidak sebidang adalah jawaban utamanya,” katanya.
Di Surabaya, kebutuhan akan infrastruktur ini semakin mendesak seiring rencana pengoperasian Surabaya Regional Railways Line (SRRL). Dengan meningkatnya frekuensi perjalanan kereta, keberadaan perlintasan tidak sebidang menjadi krusial untuk menjaga keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat.
Hera juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi yang aman sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada sektor infrastruktur dan kota berkelanjutan. “Sudah saatnya perlintasan sebidang, terutama di kawasan padat, mulai dihapuskan demi keselamatan bersama,” pungkasnya. (feb, tama dini)
