SURABAYA (Suarapubliknews) — Sesaat setelah resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya masa jabatan 2024–2029 menggantikan almarhum Adi Sutarwijono, Saifuddin Zuhri langsung menegaskan komitmennya untuk memperkuat soliditas internal legislatif dan meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Saat ditemui sejumlah jurnalis, Saifuddin menyampaikan bahwa langkah awal yang akan dilakukannya adalah menyatukan seluruh anggota DPRD yang berjumlah 50 orang, meski berasal dari latar belakang partai politik yang berbeda.
“Yang utama adalah bagaimana mensinergikan dan mengkompakkan seluruh anggota DPRD. Kita memang berbeda partai, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara DPRD dan pemerintah kota guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kondusif, dan berpihak pada masyarakat.
“Ke depan, kami akan terus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Dalam waktu dekat, Saifuddin juga akan intens membangun komunikasi dengan seluruh anggota DPRD, serta menjalin silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan (LSM).
Menurutnya, masukan dari berbagai pihak sangat penting untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan pembangunan kota.
“Kita butuh banyak saran dan pendapat agar bisa membaca kondisi Surabaya secara utuh. Kuncinya adalah kerja sama dan keterbukaan terhadap berbagai aspirasi,” jelasnya.
Terkait program prioritas, Saifuddin menyebut DPRD akan mendukung pembiayaan pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan.
Ia juga menyoroti dinamika kondisi ekonomi global, khususnya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang dinilai dapat memengaruhi biaya pembangunan jika proyek ditunda.
“Kalau pembangunan ditunda 3 sampai 5 tahun, belum tentu harga tetap sama. Justru bisa jauh lebih mahal. Maka kami akan mendukung pembiayaan yang benar-benar memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi rakyat,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga akan memberi perhatian pada penataan pasar tradisional agar lebih tertib, bersih, dan menjadi tujuan masyarakat, termasuk penertiban aktivitas pemotongan unggas di area pasar.
Sementara itu, terkait sejumlah anggaran yang masih belum jelas, Saifuddin mengakui pihaknya belum melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ia memastikan pembahasan lebih detail akan dilakukan bersama seluruh anggota DPRD dalam waktu dekat.
“Kami belum masuk pembahasan detail. Nanti setelah ada pembahasan dan koordinasi lebih lanjut, baru bisa kami sampaikan secara lengkap,” pungkasnya. (q cox)
