SURABAYA (Suarapubliknews) ~ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan kondisi ekonomi dan sektor keuangan Jawa Timur tetap terjaga meski dibayangi meningkatnya ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik internasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam Media Briefing Triwulan II 2026 yang digelar di Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Senin (22/6/2026).
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, mengatakan kinerja sektor jasa keuangan di Jawa Timur hingga April 2026 masih menunjukkan kondisi yang sehat.
Pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 2,87 persen (year on year), sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,78 persen. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) berada di level 32,92 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah (NPL gross) tetap terkendali sebesar 3,72 persen. “Intermediasi perbankan di Jawa Timur masih tumbuh positif dengan permodalan yang kuat dan likuiditas yang tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyaluran kredit masih didominasi sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan yang menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi daerah. Di sisi perlindungan konsumen, OJK bersama Satgas PASTI terus memperkuat pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Hingga saat ini, sebanyak 515.554 rekening yang terindikasi terkait penipuan (scam) telah diblokir, disamping penanganan terhadap puluhan ribu rekening yang berkaitan dengan praktik judi online.
OJK juga terus mendorong penguatan sektor riil melalui program Sistem Informasi Sapi Perah (SIPAK) di Kabupaten Malang. Program berbasis teknologi Enterprise Resource Planning (ERP) tersebut membantu peternak menyusun pencatatan usaha secara digital sehingga lebih mudah memperoleh akses pembiayaan melalui skema alternative credit scoring.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah memutuskan menaikkan BI Rate menjadi 5,75 persen sebagai langkah pre-emptive dan forward looking guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.
Menurut Ibrahim, ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada terganggunya jalur perdagangan internasional telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global. Meski demikian, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang baik.
Ekonomi nasional pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen, sedangkan Jawa Timur mampu mencatat pertumbuhan lebih tinggi sebesar 5,79 persen, didorong konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah.
Selain menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia juga terus memperluas digitalisasi sistem pembayaran melalui ekspansi QRIS antarnegara, penguatan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT), serta pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Max Darmawan, menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berperan sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Hingga 31 Mei 2026, realisasi pendapatan negara di Jawa Timur mencapai Rp106,08 triliun atau 35,13 persen dari target, sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp18,56 triliun, meningkat 32,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurutnya, dukungan APBN juga mendorong penguatan sektor pangan sehingga Jawa Timur kembali menjadi produsen padi terbesar nasional dengan produksi mencapai 7,71 juta ton. Selain itu, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, salah satunya Komplek Sekolah Rakyat Jatim 1 di Surabaya yang progres pembangunannya telah mencapai sekitar 80 persen dan ditargetkan siap digunakan pada tahun ajaran mendatang.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang Samsul Hidayat, memastikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan di Jawa Timur tetap tinggi. Per April 2026, tercatat terdapat sekitar 71,4 juta rekening di Jawa Timur dan 99,95 persen di antaranya berada dalam cakupan penjaminan LPS sesuai ketentuan yang berlaku.
Bambang mengungkapkan, LPS telah membayarkan klaim penjaminan sebesar Rp382,75 miliar kepada nasabah dari 20 Bank Perkreditan Rakyat (BPR/BPRS) di Jawa Timur yang izin usahanya dicabut.
Selain menjalankan fungsi penjaminan simpanan, LPS juga tengah mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) berdasarkan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027.
Melalui sinergi empat otoritas tersebut, pemerintah optimistis stabilitas sistem keuangan, daya tahan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan di Jawa Timur akan tetap terjaga sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global. (feb, tama dini)
