JAKARTA (Suarapubliknews) ~ Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai gangguan listrik berskala luas yang terjadi di Sumatera dalam dua bulan terakhir menjadi peringatan bagi Indonesia untuk segera mempercepat reformasi jaringan listrik nasional.
Langkah tersebut dinilai penting agar sistem kelistrikan tidak hanya andal dalam kondisi normal, tetapi juga tangguh menghadapi cuaca ekstrem, krisis iklim, serta meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan pemadaman di Sumatera menunjukkan perlunya pembenahan sistem kelistrikan agar mampu mengantisipasi berbagai risiko yang dipicu perubahan iklim.
“Pemadaman listrik di Sumatera perlu dibaca sebagai sinyal bahwa sistem kelistrikan Indonesia membutuhkan reformasi jaringan. Cuaca ekstrem dan krisis iklim dapat mengganggu transmisi, distribusi, maupun pembangkit. Jika sistem tidak dirancang lebih tangguh, gangguan pada satu titik dapat menimbulkan dampak yang lebih luas,” ujarnya dalam Webinar Reformasi Jaringan Listrik Indonesia.
Menurut IESR, urgensi reformasi jaringan listrik semakin besar seiring meningkatnya potensi El Niño yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September hingga Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan BMKG, fenomena El Niño telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan volume air di bendungan sehingga memengaruhi produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
IESR mengingatkan pengalaman El Niño sebelumnya telah berdampak langsung terhadap pasokan listrik nasional. Pada El Niño 2015, sekitar 80 persen PLTA di Indonesia mengalami defisit air sehingga produksi listrik menurun. Sementara pada El Niño 2023, pasokan listrik di Sulawesi Tengah terganggu akibat kapasitas PLTA Poso turun dari sekitar 500 megawatt (MW) menjadi hanya sekitar 160 MW.
Deon menjelaskan tekanan terhadap sistem kelistrikan dapat terjadi secara bersamaan, mulai dari berkurangnya pasokan listrik tenaga air, menurunnya efisiensi pembangkit berbahan bakar fosil, hingga meningkatnya permintaan listrik pada waktu yang sama. Karena itu, menurutnya, skenario tersebut perlu menjadi bagian dari perencanaan sistem kelistrikan nasional.
“Kita tidak bisa lagi merancang sistem hanya berdasarkan kondisi normal. Perencanaan ketenagalistrikan harus memasukkan risiko iklim, cuaca ekstrem, dan kebutuhan fleksibilitas jaringan,” katanya.
Sebagai langkah awal, IESR mengusulkan tiga strategi untuk memperkuat ketahanan jaringan listrik nasional. Pertama, melakukan modernisasi serta pembaruan aturan jaringan (grid dan distribution code) agar mampu mengakomodasi pembangkit energi terbarukan secara lebih fleksibel.
Kedua, menyusun strategi nasional pengembangan jaringan listrik yang memasukkan standar ketahanan terhadap risiko perubahan iklim. Ketiga, mempercepat integrasi Distributed Energy Resources (DER) melalui penerapan teknologi pintar (smart grid) yang memanfaatkan sumber energi lokal seperti PLTS atap dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
Menurut IESR, reformasi jaringan listrik menjadi fondasi penting dalam mendukung transisi energi nasional sekaligus menjaga keandalan sistem kelistrikan di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim dan pertumbuhan kebutuhan energi di masa depan. (feb, tama dini)
