SURABAYA (Suarapubliknews) – Reni Astuti anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024 dari Fraksi PKS berharap agar siapapun yang menjabat Ketua di DPRD Surabaya adalah sosok yang tegas dan akomodatif.
“Yang bisa mengayomi semuanya, artinya yang tegas dan akomodatif, kemudian bisa menjalankan Tatib dengan baik. Intinya kelembagaan dewan akan kuat jika keberagaman yang ada bisa menjadi satu dalam soal pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya kepada media ini. Selasa (03/08/2019)
Sesuai urutan perolehan jumlah kursi, Fraksi PKS mendapatkan peluang untuk mengisi posisi untuk unsur pimpinan yakni jabatan Wakil Ketua DPRD Surabaya.
Menanggapi hal ini, Reni mengaku jika SK Partai untuk dirinya telah turun sehingga kini tinggal menunggu proses dan penetapannya. Karena masih menunggu dari fraksi lain, terutama dari PDIP
“Saya telah ditugasi oleh partai untuk menjadi unsur pimpinan dewan. Apakah itu saya atau yang lain di alat kelengkapan dewan. Orientasi kita tidak ke jabatan tetapi ke layanan, agar bisa menjadi lebih baik dan tentu selamat,” terangnya.
Disinggung soal penyusunan alat kelengkapan dewan, Reni menerangkan jika idealnya semua fraksi yang ada di unsur pimpinan dewan harus ada juga di unsur alat kelengkapan. oleh karenanya berharap agar soal pembagian porsi untuk alat kelengkapan dewan (AKD) ini bisa proporsional, sesuai perolehan kursi masing-masing fraksi.
“Tapi saya tidak mengatakan harus ketua komisi, karena PKS juga harus tau diri dan mengukur karena secara perolehan kursi di urutan ke empat, setelah PDIP, PKB, Gerindra,” jelasnya.
Oleh karenanya, Reni mengaku tidak akan memaksakan. “Tergantung kesepakatan nanti seperti apa. Kalau PDIP akan mengambil porsi seperti periode sebelumnya, itu saya rasa ya wajar-wajar saja, karena beda jumlah kursi memang cukup jauh,” tambahnya.
Dia mengabarkan jika saat ini fraksinya sedang melakukan komunikasi dengan yang lain, utamanya yang masuk unsur pimpinan dewan yakni PDIP, PKB, Gerindra, tapi juga dengan Golkar dan DemokratNasdem
Reni mengatakan jika Fraksi PKS menghargai semua proses komunikasi yang sedang berjalan, karena hal ini menjadi tahapan yang cukup penting sebelum penetapan di paripurna.
“Kita butuh ritme kerja yang lebih kondusif, penuh dengan kebersamaan, saling suport dan menjaga dalam menjalankan rule dan UU, tanpa menghilangkan ke khasan masing masing fraksi dalam melayani masyarakat. Harapan saya, dewan semakin kuat agar kinerja kerakyatan semakin mendekati ekpetasi masyarakat,” tuturnya.
Reni berpendapat bahwa tantangan ke depan bagi anggota dewan yang baru, diantaranya soal kinerja legislasi dan kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat, juga di rapat-rapat komisi dan paripurna.
“Juga tantangan anggota dewan yang bersih dari kasus korupsi, sehingga nantinya tidak ada problem hukum ketika usai,” pungkasnya. (q cox)
