SURABAYA (Suarapubliknews) – Menanggapi pengaduan perwakilan pedagang kaki lima Jalan (PKL) Coklat yang berlokasi disamping Grand City Mall, Komisi B DPRD Surabaya meminta kepada Pemkot dan Manajemen Grand City Mall untuk menyiapkan relokasinya.
Pernyataan ini di sampaikan Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya, saat menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan pihak-pihak yang terkait dengan rencana penertiban PKL Coklat yang berlokasi disamping Grand City Mall.
Anas meminta Manajemen Grand City Mall menambah space untuk PKL meski selama ini telah menyiapkan 4 space untuk menampung 25 PKL, dan ternyata 4 diantaranya bukan warga Kota Surabaya.
“Oleh karenanya kami meminta mereka (Grand City) segera memberikan ruang yang lebih bagi para PKL. Sehingga PKL yang tidak memiliki tempat bisa dimasukkan, ini kan sudah berlangsung selama 9 tahun, dan harus sudah selesai,” tegas Anas. Jumat (11/10/2019)
Kepada Pemkot, Anas juga meminta agar mengupayakan relokasi sejumlah pedagang yang tidak tertampung.
“Misalnya dimasukkan di Sentra PKL Kapas Krampung. Kami juga akan meminta space pada mall yang terdekat yakni Surabaya Plaza. Ini sesuai dengan amanah Perda 9 tahun 201, yakni setiap Mall diwajibkan untuk memberikan ruang bagi PKL, karena Satpol PP akan melakukan penertiban,” tandasnya.
Menanggapi permintaan legislator Surabaya, General manager Grand City Surabaya, Stevie Widya, jika permintaan tersebut akan disampaikan kepada atasannya dan akan dijadikan materi pembahasan di rapat manajemen
“Ya permintaan tadi akan kami sampaikan pada pihak management kantor dan perlu kami rapatkan lagi. Yang jelas sekarang kami sudah menampung sebanyak empat tempat bagi PKL berjualan diarea Grand City,” urai Stevie.
Karena menurutnya, keberadaan PKL juga menjadi kebutuhan karyawan di Grand City untuk membeli makanan, sambung dia. “Ya kita akan pikirkan dan kami bicarakan lebih lanjut,” tukasnya. (q cox)
