SURABAYA (Suarapubliknews) – Salah satu hal yang menarik dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya adalah pernyataan Wali Kota Tri Rismaharini menanggapi dugaan pencitraan. Ia menegaskan dirinya tidak butuh pencitraan.
“Saya tidak butuh pencitraan. Tidak ada uang yang saya gunakan untuk pencitraan saya,” ujarnya dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya, Kamis (31/10/2019).
Ia menjelaskan ingin mengakhiri masa jabatannya sebagai wali kota Surabaya pada tahun 2021 mendatang dengan khusnul khotimah. Meski demikian, ia tak bisa memungkiri banyak informasi yang beredar dan ia tidak bisa membendungnya.
“Mungkin bapak/ibu (anggota DPRD) mendengar ini begini…ini begini. Tapi kadang tidak seperti itu kenyataannya. Jadi mohon percaya kepada saya,” ungkapnya.
Setelah itulah ia menyatakan bahwa ia ingin mengakhiri masa jabatannya dengan khusnul khotimah. “Insya Allah saya ingin berakhir dengan khusnul khotimah, berakhir dengan baik,” terusnya.
Sebaliknya, dipaparkan Risma, jika ingin melakukan pencitraan, hal itu sudah dilakukannya sejak tahun-tahun sebelumnya. Menurut Risma, ia pun bahkan sudah menolak ketika ditawari jabatan menteri.
“Kalau saya mau, mungkin sudah empat tahun lalu saya sudah jadi menteri. Kemarin pun saya tolak. Betul itu yang saya jawab. Yang saya sampaikan ke media, saya berani disumpah dengan cara apapun,” tegasnya.
Tetapi karena dugaan pencitraan itu, Risma mengambil sikap meminta semua pejabat di Sekretrais Daerah, Asisten, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berbicara (memberikan statemen) ke media massa.
“Mulai hari ini saya minta, dan kalau memang dibutuhkan, saya, mulai jajaran di bawah saya, Sekda, Asisten, kepala OPD dan staf tidak saya perkenankan bicara ke media,” ujarnya.
Untuk semua pemberitaan, menurut Risma, akan dikomunikasikan dengan media center Pemkot Surabaya. “Karena bagi saya, harga diri lebih penting dibandingkan yang lain,” tambahnya.
Sementara itu, ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni menyatakan wali kota keliru menafsirkan pandangan umumnya. Untuk diketahui, kebetulan memang Fraksi Partai Golkar ini yang menyikapi dan memberi pertanyaan tentang adanya pencitraan.
Menurut Arif Fathoni, pihaknya justru mengapresiasi kinerja wali kota dan wakil wali kota. Hal ini, kata dia, akan menjadi tinta emas bagi masyarakat Surabaya.
“Tetapi karena tahun depan memasuki masa pilkada, maka kami meminta komitmen wali kota akan menjaga APBD tidak digunakan atau jembatan bagi pertarungan konstetasi politik,” ungkapnya.
Ia menyatakan pihaknya tidak mengkritik wali kota. Namun ia menerangkan bahwa ada kecenderungan pencitraan terhadap salah satu kepala OPD.
“Kami mengingatkan mumpung ini belum terjadi, agar tidak terjadi abuse of power di kemudian hari. Yang kami kritisi adalah yang berminat menjadi pengganti Bu Risma, jangan gunakan APBD untuk jembatan citra diri,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Risma menyatakan pejabatnya juga tidak butuh pencitraan. Ia menceritakan memilih pejabat sangat sulit. Bahkan saat dibuka ada pencalonan kepala dinas, tidak ada pejabat yang daftar. Endingnya, wali kota yang akhirnya menunjuk mereka.
“Kalau pencalonan kepala dinas, tidak ada yang daftar, sehingga saya harus menunjuk. Mereka tahu risikonya berat, tanggung jawabnya tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat,” terangnya. (q cox)
