SURABAYA (Suarapubliknews) – Awal tahun 2020, Komisi B DPRD Surabaya yang membidangi perekonomian akan melakukan evaluasi rutin triwulan kepada 18 SKPD yang menjadi mitra kerjanya.
Pernyataan ini disampaikan Riswanto.S,Kom, MI.kom, anggota Komisi B asal fraksi PDIP, bahwa program evaluasi tersebut merupakan hasil rapat internal.
“Evaluasi tersebut dilakukan rutin, sampai triwulan akhir tahun 2020.” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (10/12/19).
Ia menjelaskan, evaluasi ini dilakukan agar penyerapan APBD Kota Surabaya sesuai dengan target atau program dinas, sehingga saat jelang akhir tahun seluruh pencapaian penyerapan bisa tercapai dengan baik, sesuai rencana program dinas.
Menurut Bang Ris-sapaan akrab Riswanto, evaluasi kinerja dinas sangat berbeda dengan hearing (dengar pendapat) yang orientasinya lebih kepada memberikan solusi atas laporan masyarakat terkait kinerja SKPD Kota Surabaya.
Karena, evaluasi merupakan wujud fungsi pengawasan dewan untuk memastikan agar APBD yang sudah di sahkan bersama-sama sesuai tepat sasaran.
“Komisi B juga bisa melihat kinerja Pemkot Surabaya maupun BUMD, saat evaluasi nanti.” terangnya.
Lebih lanjut Riswanto mengatakan, dalam evaluasi nanti juga akan memonitor soal serapan anggaran,
“Jika tidak sesuai target itu artinya Pemkot tidak bekerja. Jangan sampai menjelang tutup tahun serapan anggaran masih dibawah 80% dan sulit untuk meng close target saat akhir tahun, ini yang tidak kami inginkan,” pungkasnya. (q cox)
