SURABAYA (Suarapubliknews) – Komunitas Pemuda Peduli Pendidikan Surabaya (KP3S) menilai bahwa seleksi pendaftaran Dewan Pendidikan Surabaya diskriminatif karena mencantumkan persyaratan pendidikan jenjang S1/D3.
Pernyataan ini disampaikan Albert Kurniawan juru bicara KP3S melalui rilisan yang dikirmkan ke media ini, usai menggelar pertemuan terbuka di Komplek Balai Pemuda Surabaya, Kamis (27/02/2020) malam.
“Kami bermaksud untuk mendorong panitia seleksi Dewan Pendidikan Surabaya agar mengadakan seleksi yang inklusif, tidak diskriminatif, dan terbuka untuk seluruh masyarakat Surabaya peduli pendidikan, termasuk untuk pelajar, mahasiswa, dan pemuda yang merupakan subyek pendidikan,” tulisnya.
Menurut Albert, hal ini menimbulkan perdebatan di masyarakat yang merasa bahwasanya persyaratan tersebut tidaklah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada seperti yang tertuang pada PP No 17 tahun 2010 dan Perda No 16 tahun 2012 yang didalamnya tidak menyertakan persyaratan minimal pendidikan jenjang D3/S1.
Oleh karena itu, lanjut Albert, hal tersebut tentunya dirasa kurang adil yang dimana DPS yang seharusnya merupakan tempat peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan justru membatasi peran serta masyarakat khususnya pemuda yang belum memperoleh gelar sarjana atau diploma.
“Kami mengharapkan panitia seleksi untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa adanya aturan-aturan yang bersifat diskriminatif. Kami juga mendorong para pemuda untuk turut berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi jalannya pendidikan di Kota Surabaya,” pungkasnya. (q cox)
Diketahui bahwa pembukaan pendaftaran anggota Dewan Pendidikan Surabaya diselenggarakan mulai tanggal 18 Februari lalu dan akan berakhir pada besok tanggal 28 Februari 2020. (q cox)
