SURABAYA (Suarapubliknews) – Menuntut kejelasan sistem domisili yang berbenturan dengan sistem zonasi, belasan wali murid di Surabaya menggelar aksi demo di DPRD Kota Surabaya.
Dalam orasinya, aksi demo yang digelar merupakan wujud ketidakpuasan dengan penggunaan Surat Keterangan Domisili pada PPDB.
Mereka juga membawa sejumlah poster salah satunya bertuliskan “Wakil Rakyat Harus Peduli Pendidikan” dan “Anak Bangsa Butuh Pendidikan Perhatikan”.
“Tidak sesuai, sedangkan kita datang ke Kepala Sekolah minta data domisili tidak dikasih. Harapan kami dan imbaun kami, minta tolong ada di situ sekolahan kita tidak bisa menikmati, jangan orang yang jauh menikmati,” kata Indah Sutoko salah satu orator saat aksi di DPRD Kota Surabaya, Kamis (2/7/2020).
Namun, aksi demo tidak berlangsung lama, setelah komidi D DPRD Kota Surabaya yang membidangi pendidikan dan kesra menemui untuk menampung semua aspirasi para pendemo.
Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah, dr. Akmarawita Kadir dan Hari Santosa.
“Saya menerima cukup baik aspirasi bapak ibu. PPDB ini, sistem zonasi baru tahun kedua. Kita tahu saat ini masa pandemi semua pada keterbatasan. Termasuk niat kita ingin berkomunikasi harus via WA,” ungkap Khusnul.
Dalam kesempatan tersebut, Khusnul juga menyampaikan jika Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah menyiapkan sepuluh nomor online yang bisa diakses oleh wali murid untuk melakukan pengaduan.
“Kami menerima masukan ini, nanti akan kita rapatkan pada siang hari ini,” tandas Khusnul. (q cox)
