SURABAYA (Suarapubliknews) – Demo yang diikuti ribuan driver online yang bertajuk Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jilid 2, Selasa (15/9) menghasilkan beberapa kesepakatan.
Diantaranya, terkait Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk driver online akan dikucurkan dengan catatan belum masuk dalam program bantuan manapun juga.
Mekanisme pendataan, pihak Frontal dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur akan berkoordinasi secara intensif.
Lalu, untuk legalitas R2 (ojol), Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur akan segera bersurat ke Kementerian Perhubungan agar segera mengeluarkan keputusan Menteri Perhubungan.
Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur akan segera bersurat kepada Kemenkoinfo atas ketidakkooperatifan aplikator transportasi online (Grab, Gojek, Deliveree, Maxim, Indriver) atas permasalahan yang terjadi di Jawa Timur, sehingga perlu ketegasan dalam pembinaan dan pengawasannya.
Tak hanya itu, dalam seminggu ke depan, Diskominfo Provinsi Jawa Timur akan memanggil aplikator untuk konsolidasi bersama perwakilan dari Frontal.
Terkait, masalah tindakan kekerasan yang dialami oleh driver online baru-baru ini di Surabaya, akan dilaporkan kepada Direktur Intelejen Polda Jatim. Dan perwakilan dari Frontal diberikan kesempatan menghadap untuk mengakomodir laporan tersebut.
Hasil dari mediasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan ini dihadiri oleh Tim 12 Frontal.
Daniel Lukas Rorong, Humas Frontal Jilid 2, mengaku lega dan bersyukur atas hasil akhir dari demo yang berlangsung hari ini.
“Alhamdulillah, ada hasil signifikan. Semoga semuanya dapat berjalan lancar dan terealisasi sesuai rencana,” kata Daniel. Selasa (15/09/2020)
Aksi demo damai yang diikuti driver online yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Daring Indonesia (HIPDA), Asosiasi Driver Online (ADO) Jawa Timur, Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia, Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur dan juga komunitas atau paguyuban driver online lain yang berasal dari berbagai daerah di Jatim ini sendiri sempat memacetkan jalanan protokol di Surabaya.
Di awali dari frontage Ahmad Yani sisi barat di samping Cito, ribuan ojol dan taksi online ini melakukan konvoi, menempuh rute Jalan Ahmad Yani hingga Pahlawan.
Dengan sasaran yakni Kantor Dishub Jawa Timur, Kantor Diskominfo Jawa Timur, Kantor Polda Jawa Timur, Kantor KPPU Jawa Timur, Kantor Aplikasi Grab di Jalan Pemuda dan berakhir di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan.
Akibatnya, timbul kemacetan yang cukup parah di rute yang dilalui peserta aksi.
“Saya atas nama rekan-rekan yang melakukan aksi pada hari ini (15/9) meminta maaf yang sebesar-besarnya pada masyarakat Surabaya,” ucap Daniel yang juga Humas “Perhimpunan Driver Online Indonesia” (PDOI) Jawa Timur.
Selama berlangsungnya demonstrasi, para driver online juga sepakat off bid (mematikan aplikasi untuk tidak mengangkut penumpang atau barang) hingga tuntutan dipenuhi.
Meski sempat terjadi aksi sweeping, bagi ojol yang masih mengangkut penumpang, namun tidak sampai terjadi tindak kekerasan.
Malah, mereka yang terkena sweeping, disuruh naik diatas mobil komando dan menyanyikan lagu nasional seperti Indonesia Raya serta menghafal sila-sila Pancasila.
Yang menarik, terkait aksi demo yang berlangsung, pihak aplikasi seperti Gojek sampai mengeluarkan notif untuk mentiadakan performa hingga paling lambat tanggal 16 September 2020, dan mengimbau kepada mitra agar tetap tenang, serta menghindari daerah yang beresiko selagi mengambil order. (q cox)
