SURABAYA (Suarapubliknews) – Menindalanjuti keluhan pedagang ITE dan UMKM HiTech Mall jalan Kusuma Bangsa, Komisi B DPRD Surabaya bidang perekonomian meminta penjelasan kepada perwakilan Pemkot soal pengelola yang sebenarnya.
Pernyataan sekaligus pertanyaan ini disampaikan Lutifiyah, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, yang mengatakan bahwa keluhan pedagang bukan hanya soal fasilitas tetapi juga soal tagihan sewa stan.
“Maksud kita fasilitas (Hi Tech Mall) ini dikelola oleh siapa. Kalau dikelola pemkot dipersilahkan tapi harus cepat, kalau dikelola sendiri pedagang silahkan juga tapi harus jelas. Saya kira ini masa sulit berikan mereka keringanan begitu,” kata Luthfiyah saat memimpin hearing di ruang Komisi B. Rabu (16/09/2020)
Menanggapi hal ini, Kabid Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemkot Surabaya Taufik siswanto menjelaskan bahwa service charge yang diterapkan hanya untuk sewa stan dan menurut KJPP tergolong murah.
“Kami hanya hitung sewa stan saja tidak menghitung listrik dan air. Ada tarikan sewa agar ada ikatan hukum disana dan pihaknya dapat masukan dari pihak penyewa,” ujar Taufik, yang kemudian juga berjanji akan membenahi dan memperbaiki fasilitas yang dikeluhkan.
Sebelumnya, Rudi Abdullah Ketua Paguyuban Pedagang ITE dan UMKM Hi Tech Mall, kembali menyampaikan keluhan soal fasilitas, yang hingga sekarang belum dipenuhi bahkan pengelolaan Hi Tech Mall dinilai belum jelas namun sudah muncul tagihan sewa stand.
“Kami mengeluhkan soal fasilitas saat ini minim di Hi tech mall. Fasilitas tidak akan terjadi kalau tidak ada pengelola yang ada disana,” ujar Rudi Abdullah.
Untuk itu, pedagang meminta kepada pemerintah kota untuk mengelola secara utuh eks hi tech mall. “Agar masalah masalah yang timbul saat ini tidak terjadi lagi,” keluh Rudi. (q cox)
