SURABAYA (Suarapubliknews) – Saat menggelar kegiatan reses di sejumlah titik, pada tanggal 24 sampai 30 Januari 2023 lalu, Riswanto anggota Komisi B DPRD Surabaya mendapati berbagai aspirasi masyarakat. Dari persoalaan pembangunan fisik hingga UMKM yang belum tersentuh oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Selama reses di 12 titik itu masih di dominasi dengan pembangunan fisik. Aspirasi masyarakat pembangunan fisik itu dirasa masih masif, tapi kita komisi B lebih fokus ke UMKM,” ujar Riswanto saat ditemui wartawan pada Kamis (2/2/2023).
Anggota Komisi yang membidangi perekonomian ini mengatakan, jika pertemuannya dengan masyarakat banyak mendapatkan aspirasi, terutama soal bagaimana menjaga eksistensi UMKM di Kota Surabaya.
“Pertama tentang kemudahan permodalan usaha untuk UMKM. Kedua akses untuk komunikasi dengan pemerintah kota Surabaya. Ketiga adalah pelatihan dan pembinaan sekaligus pembukaan marketplace. Jadi penjualan secara elekronik itu aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada komisi B,” ungkapnya
Menurut politisi PDIP ini, yang dimaksud dengan akses komunikasi dengan pemerintah kota Surabaya itu salah satunya adalah tersentuh pelatihan pelatihan dari pemerintah kota.
“Ada juga UMKM yang belum tersentuh fasilitas fasilitas dari Pemerintah Kota,” imbuhnya.
Oleh karenanya, Riswanto berharap kepada PT BPR Surya Artha Utama (SAU) Perseroda bisa mengarahkan terkait permodalan untuk pengembangan UMKM.
Karena menurutnya, PT BPR Surya Artha Utama (SAU) Perseroda akan mendapatkan penyertaan modal sekitar 60 miliar dari pemerintah kota
“Yaitu PT BPR Surya Artha Utama (SAU) Perseroda, jadi kita dari dewan (Komisi B) menyarankan seperti itu. Harapan kita dari 60 miliar ini sudah dapat mengakomodir UMKM UMKM di Kota Surabaya,” pungkasnya. (q cox, Irw)
